Anies Bicara Gagasan Perubahan, Bawa Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Susun Kebijakan
Anies Baswedan menyampaikan gagasannya untuk 5 tahun mendatang jika jadi Presiden, Selasa (17/10/2023).
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Nuryanti
Lantas, dari pandangan soal kebijakan para pakar ini akan menimbulkan sejumlah opsi cara lain yang bisa diambil Anies.
"Bukti fakta dan data didapatkan lewat metode ilmiah," lanjutnya.
Kedua, kata Anies, nasihat pandangan pengalaman para pakar yang ini akan diwujudkan dalam bentuk opsi yang diambil.
Ketiga, menurut Anies, nantinya akan mendapat pandangan risiko dari opsi yang tersedia.
"Keempat, ada ruang inovasi (bukan hanya terkait inovasi ilmu alam tetapi juga inovasi bidang ilmu sosial humaniora), kemudian penyusunan kebijakan melibatkan variabel yang banyak," ucapnya, Anies.
Dikutip dari TribunnewsDepok.com, Anies juga mengaku bakal melibatkan variabel yang banyak dan terminologi teknis dalam pengambilan kebijakan ketika menjadi Presiden RI.
Selain itu, Anies akan menggunakan metode ilmiah untuk melakukan evaluasi secara objektif.
"Kami melihat, penyusunan kebijakan bukan semata-mata bukan proses yang bebas nilai, justru kami melihat ada bingkai nilai. Nilai itu artinya values, prioritas dan apa yang berkembang di masyarakat, ini menjadi rujukan langkah kami ambil kebijakan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya, Anies mengatakan, Indonesia dibangun oleh para pahlawan dengan cita-cita dan menjadi bangsa yang berkembang karena gagasan.
"Indonesia adalah sebuah gagasan yang kemudian gagasan itu dipercayai oleh penduduk nusantara sehingga dia (Indonesia) menjadi sebuah tujuan bersama menjadi satu kesatuan itulah bangsa dan bangsa itu membentuk negara pada tahun 1945," kata Anies Baswedan di acara PCL, Selasa (17/10/2023).
Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Cara dan Strategi Anies Bantu UMKM Indonesia Lebih Maju
Anies Baswedan melanjutkan, seluruh unsur pembentuk negara Indonesia pada tahun 1945 bercita-cita agar seluruh warga Indonesia dapat merasakan kemakmuran dan keadilan.
Oleh sebab itu, demi kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia, maka Indonesia mengadopsi sistem demokasi untuk memilih calon pemimpin melalui pemilihan umum (Pemilu).
"25 tahun terakhir ini kita mengadopsi demokrasi, demokrasi itu artinya rakyat menentukan arah, rakyat menentukan prioritas apa yang harus kita kerjakan lima tahun ke depan," tuturnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Tribundepok.com/ Miftahul Munir)