Anies Bicara Gagasan Perubahan, Bawa Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Susun Kebijakan
Anies Baswedan menyampaikan gagasannya untuk 5 tahun mendatang jika jadi Presiden, Selasa (17/10/2023).
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasannya untuk lima tahun mendatang jika menjadi Presiden.
Gagasan tersebut, terkait nilai utama yang digunakan dalam menyusun kebijakannya membangun Indonesia.
Termasuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menyusun kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri acara President Candidate Lecture (PCL), yang digelar Warta Kota dan Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), di gedung Menara Kompas, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
Dalam sambutannya, Anies awalnya mengatakan terkait proses Pemilu di Indonesia, bagian dari sistem demokrasi di Indonesia.
Proses Pemilu itu, meliputi memilih Presiden, Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, dan legislatif.
Baca juga: Anies Bakal Permudah Regulasi Periset jika Terpilih Jadi Presiden 2024
Dalam proses Pemilu itulah, kata Anies, semua calon atau kandidat menyampaikan gagasan untuk membawa perubahan bagi Indonesia atau daerah yang akan dipimpin.
"Untuk kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, maka kita harus menetapkan secara tegas apa yang menjadi nilai utama untuk perjalanan lima tahun ke depan," katanya dalam tayangan video di kanal YouTube Tribunnews.com.
Lantas, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, memiliki beberapa nilai utama untuk membawa perubahan Indonesia lima tahun ke depan.
Pertama, Anies mengaku akan menghadirkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menyusun kebijakan.
Kemudian, Anies akan melakukan penelitian atau meriset terlebih dahulu terkait hal itu.
"Nilai utamanya adalah prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di dalam menyusun kebijakan."
"Lalu gimana letak ilmu pengetahuan dalam melaksanakan itu semua?"
"Ilmu pengetahuan dan periset memberikan kita beberapa hal, dengan tujuan itu maka kita mengandalkan metode ilmiah, mengandalkan pandangan ahli untuk bisa mendapatkan beberapa hal," ungkap Anies.
Lantas, dari pandangan soal kebijakan para pakar ini akan menimbulkan sejumlah opsi cara lain yang bisa diambil Anies.
"Bukti fakta dan data didapatkan lewat metode ilmiah," lanjutnya.
Kedua, kata Anies, nasihat pandangan pengalaman para pakar yang ini akan diwujudkan dalam bentuk opsi yang diambil.
Ketiga, menurut Anies, nantinya akan mendapat pandangan risiko dari opsi yang tersedia.
"Keempat, ada ruang inovasi (bukan hanya terkait inovasi ilmu alam tetapi juga inovasi bidang ilmu sosial humaniora), kemudian penyusunan kebijakan melibatkan variabel yang banyak," ucapnya, Anies.
Dikutip dari TribunnewsDepok.com, Anies juga mengaku bakal melibatkan variabel yang banyak dan terminologi teknis dalam pengambilan kebijakan ketika menjadi Presiden RI.
Selain itu, Anies akan menggunakan metode ilmiah untuk melakukan evaluasi secara objektif.
"Kami melihat, penyusunan kebijakan bukan semata-mata bukan proses yang bebas nilai, justru kami melihat ada bingkai nilai. Nilai itu artinya values, prioritas dan apa yang berkembang di masyarakat, ini menjadi rujukan langkah kami ambil kebijakan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya, Anies mengatakan, Indonesia dibangun oleh para pahlawan dengan cita-cita dan menjadi bangsa yang berkembang karena gagasan.
"Indonesia adalah sebuah gagasan yang kemudian gagasan itu dipercayai oleh penduduk nusantara sehingga dia (Indonesia) menjadi sebuah tujuan bersama menjadi satu kesatuan itulah bangsa dan bangsa itu membentuk negara pada tahun 1945," kata Anies Baswedan di acara PCL, Selasa (17/10/2023).
Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Cara dan Strategi Anies Bantu UMKM Indonesia Lebih Maju
Anies Baswedan melanjutkan, seluruh unsur pembentuk negara Indonesia pada tahun 1945 bercita-cita agar seluruh warga Indonesia dapat merasakan kemakmuran dan keadilan.
Oleh sebab itu, demi kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia, maka Indonesia mengadopsi sistem demokasi untuk memilih calon pemimpin melalui pemilihan umum (Pemilu).
"25 tahun terakhir ini kita mengadopsi demokrasi, demokrasi itu artinya rakyat menentukan arah, rakyat menentukan prioritas apa yang harus kita kerjakan lima tahun ke depan," tuturnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Tribundepok.com/ Miftahul Munir)