Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pemilu 2024.

Selain itu, kata dia, para petugas keamanan juga harus netral.

Menurutnya, sikap tersebut telah diserukannya berkali-kali.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu dan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi pada Selasa (31/10/2023).

"Tentu saya sebagai wakil presiden, saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur. ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," kata dia.

Selain itu, ia juga mengangkat soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Penjabat-Penjabat Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Ma'ruf juga mengungkit peringatan yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ma'ruf, presiden mengancam akan mencopot Penjabat-Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Kemarin presiden juga sudah bicara di depan PJ-PJ itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot. Jadi netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana," kata dia.

"Jadi kemudian juga dalan pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Kita dorong terus. Jadi kalau ada yang tidak netral, presiden sendiri mengatakan PJ itu akan dicopot," sambung dia.

Presiden Kumpulkan Seluruh Penjabat Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/10/2023).

Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing. 

Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024. 

Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

"Juga pastikan ASN itu netral," pungkasnya.

Baca juga: 5 Arahan Presiden Jokowi ke Penjabat Kepala Daerah soal Pemilu 2024

Pantauan Tribunnews Pj Kepala Daerah  yang hadir diantaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.