Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB, Daniel Johan, merespons soal usul capres Ganjar Pranowo yang akan menyiapkan indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) based cabinet sehingga masyarakat dapat menilai para menteri.

Daniel menyebut KPI sudah diterapkan di seluruh kementerian.

"Mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga renstra dan tupoksi kinerja masing-masing kementrian, jadi yang penting semua ini dijalankan dengan baik dan serius dalam mengukur kinerja dan pemberian sangsi," ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Untuk itulah, dia mempertanyakan KPI apalagi yang harus disiapkan.

Menurut Daniel, yang jadi perbedaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja menterinya. 

"Tapi kan pada akhirnya presiden yang putuskan. Jadi apa bedanya?" tanya Daniel.

Diketahui, Ganjar mengatakan soal KPI ini dalam beberapa kesempatan. Terbaru, Ganjar mengatakannya saat menghadiri Rakernas LDII.

Ganjar mengaku akan menyiapkan KPI based cabinet yang transparan. Nantinya masyarakat dapat menilai menteri kabinetnya. Masyarakat bisa usul agar menteri diganti jika kinerjanya jelek.

"Kayanya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI base cabinet yang transparan, jadi kalau menterinya elek, dibenci rakyate, sing evaluasi rakyate. 'Pak presiden ini diganti mawon'," kata Ganjar, dalam Rakernas LDII, yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11/2023).

Sebelumnya, Ganjar menyampaikan hal serupa  saat memaparkan sejumlah gagasan, program kerja dan berdiskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023) lalu.

"Saya membayangkan kalau menteri nanti ada ukurannya. Ukurannya apa? Ada KPI kabinet base yang transparan yang publik bisa melihat," kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan maka publik bisa melihat menteri yang terbukti kinerjanya atau hanya banyak bicara.

"Menteri ini bicaranya yang banyak, mana yang Anda kerjakan. Achievement-nya terukur atau tidak. Begitu itu berjalan maka publik akan melihat. Ini layak di reshuffle ini tidak layak di reshuffle," jelasnya.