Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan imbauan agar tidak ada intervensi dalam Pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi, imbauan itu dinilai tidak cukup.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyatakan, sejatinya apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi itu tidak memiliki kekuatan jika hanya sekadar imbauan.

Baca juga: Pastikan Kesiapan Hadapi Pemilu 2024, PPP Gelar Pelatihan Saksi se-Indonesia

"Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tentu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2023).

Atas hal itu, menurut Jamiluddin, Presiden Jokowi harus tegas dengan mengeluarkan instruksi khusus ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu.

"Instruksi (khusus) itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Pesimis Kecurangan Pemilu 2024 Bisa Dikendalikan

Kata Jamiluddin seluruh lembaga negara baik itu BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral. 

Sebab, lembaga-lembaga tersebut memiliki potensi untuk mengintervensi pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.

"Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran," beber dia.

Oleh karenanya, Presiden menurut dia tidak cukup memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu.

Presiden menurut dia, harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu.

"Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan," tukas dia.

Baca juga: Mahfud MD: Tidak Boleh Ada yang Intervensi Pemilu 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemilu di Indonesia sangat terbuka. Pemilu bisa diawasi siapa saja termasuk masyarakat dan media. Oleh karenanya Presiden Jokowi membantah bila Pemilu di Indonesia dianggap mudah diintervensi.

"Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Di intervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS," kata Jokowi saat membuka  rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, (8/11/2023).

Oleh karena itu kata Jokowi, jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi Pemilu. Karena kata Presiden di TPS ada saksi dari Partai politik.

"Jadi jangan ada yang mencoba coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mempersiapkan segala sesuatunya secara rinci. DKPP harus turun ke lapangan untuk melihat proses penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP, lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai," pungkasnya.