Namun, Firili mengatakan bakal memerintahkan tim dari bidang Penindakan untuk mengecek apakah pakta integritas itu sudah disita atau belum.

Hal itu lantaran barang bukti ataupun dokumen yang disita lembaga antirasuah biasanya berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi (Penindakan) yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," tuturnya.

Diunggah Politis Demokrat

Sebelumnya, dokumen pakta integritas ini diunggah oleh Benny K. Harman di akun X pribadinya pada Senin (13/11/2023).

Dalam dokumen tersebut, tercantum tanda tangan dari Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Yan Piet Mosso.

Adapun dokumen tersebut tertulis telah terbit pada Agustus 2023.

Selain itu, adapula lima poin pakta integritas tersebut di mana salah satunya meminta Yan Piet Mosso berkontribusi untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 di Kabupaten Sorong dengan memperoleh minimal 60 persen plus 1 suara.

Baca juga: Momen Prabowo-Gibran Saling Tos dengan Anies-Cak Imin Hingga Ganjar-Mahfud Salam Metal

Selengkapnya berikut lima poin pakta integritas tersebut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak akan melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024