TRIBUNNEWS.COM - Dokumen pakta integritas Pj. Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang sempat diviralkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, lewat akun X pribadinya menjadi perhatian publik.

Ketika menanggapi dokumen itu, capres Ganjar Pranowo mengaku belum tahu isinya.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ujar Ganjar seusai acara pengambilan nomor capres-cawapres yang digelar di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ganjar pun menegaskan pihaknya tidak menggunakan cara seperti itu karena dia mengaku tidak memiliki kekuatan.

Sementara itu, cawapres Ganjar, Mahfud MD, juga menganggap hal itu bukan masalah hukum.

Menurutnya, pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 saat capres-cawapres belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Momen Gibran dan Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Hormat hingga Reaksi Ganjar

Kendati demikian, sosok yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam itu enggan berspekulasi bahwa pakta integritas itu adalah wujud tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN).

"Nggak, yang gitu kan bukan masalah hukum. Ya, biarkan aja kalau hukumnya di-clear-kan saja. Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan," kata Mahfud seusai menghadiri deklarasi relawan di Gedung Inews Tower, Selasa (14/11) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Diatensi oleh KPK

Diketahui, Yan Piet Mosso juga baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengondisian APBD Sorong tahun 2023.

Saat konferensi pers yang digelar pada Selasa (14/11/2023) kemarin, awak media bertanya kepada Ketua KPK Firli Bahuri tentang pakta integritas tersebut.

Firli pun mengungkapkan tidak mengetahui pakta integritas soal dukungan Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu."

"Saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube KPK.

Baca juga: Saat Ganjar Tertawa Sambil Lirik Cak Imin Ketika Dengar Sambutan Prabowo

Namun, Firili mengatakan bakal memerintahkan tim dari bidang Penindakan untuk mengecek apakah pakta integritas itu sudah disita atau belum.

Hal itu lantaran barang bukti ataupun dokumen yang disita lembaga antirasuah biasanya berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi (Penindakan) yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," tuturnya.

Diunggah Politis Demokrat

Sebelumnya, dokumen pakta integritas ini diunggah oleh Benny K. Harman di akun X pribadinya pada Senin (13/11/2023).

Dalam dokumen tersebut, tercantum tanda tangan dari Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Yan Piet Mosso.

Adapun dokumen tersebut tertulis telah terbit pada Agustus 2023.

Selain itu, adapula lima poin pakta integritas tersebut di mana salah satunya meminta Yan Piet Mosso berkontribusi untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 di Kabupaten Sorong dengan memperoleh minimal 60 persen plus 1 suara.

Baca juga: Momen Prabowo-Gibran Saling Tos dengan Anies-Cak Imin Hingga Ganjar-Mahfud Salam Metal

Selengkapnya berikut lima poin pakta integritas tersebut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak akan melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024