TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengantisipasi kemungkinan adanya campur tangan atau intervensi intelijen asing pada Pemilu dan Pilpres 2024.

"Kita punya konsekuensi dengan negara berjumlah penduduk tinggi secara geopolitik, geostrategis, letaknya di tengah-tengah benua Australia dan benua Asia, dan sebagainya. Sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing, nah itu harus kita perhitungkan," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Potensi kerawanan operasi intelijen asing ini jadi bahasan Kabaharkam Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Fadil memperlihatkan dokumen pemaparannya terkait operasi intelijen tersebut yang memuat tiga poin penting.

Pertama, pilpres menjadi sorotan internasional dan posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan politik global yang sangat diperhitungkan.

Kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menginginkan capres-cawapres terpilih sesuai dengan kepentingan.

Poin ketiga, dipaparkan pula upaya intervensi pada pemilu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Pertama, bisa saja pihak asing memberikan bantuan secara gelap terhadap koalisi capres-cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil dan LSM, untuk melakukan framing atas nama demokrasi.

Baca juga: Kata 3 Kubu Capres-Cawapres soal Isu Drama Politik Jelang Pilpres 2024

Kedua, pihak asing juga bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU melalui serangan siber.

Aliran Dana Asing ke Capres

Selain itu, intervensi asing bisa juga dilakukan melalui pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy, mempertanyakan adanya isu kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, terhadap pasangan capres-cawapes tertentu di Pilpres 2024.

Hal itu dipertanyakan Aboe dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Rapat dengan Kabaharkam Polri, PKS Pertanyakan Isu Operasi Intelijen Asing Jelang Pilpres 2024

Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

"Di bahan halaman 35, Pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu, tolong digarisbawahi," ujar Aboe Bakar.

Aboe sempat mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut, apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisis semata.

Dia menekankan, hal tersebut harus dideteksi dan diantisipasi oleh Polri. 

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing, ada enggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," ujarnya.

Baca juga: Cawapres Cak Imin Kepergok Nemeni Anak Nonton Konser Coldplay di GBK, Eh, Ternyata Seru, Yo!

"Saya pikir ini ya pertanyaan mendasar buat kami Fraksi PKS dalam menjelang Pemilu 2024," tandasnya.

Anggaran Pengamanan Pemilu Rp 2 Triliun Lebih

Sementara itu pada kesempatan yang sama Fadil Imran mengungkap, anggaran pengamanan Pemilu 2024 atau operasi Mantap Brata mencapai Rp 2 triliun.

"Untuk operasi Mantap Brata memang dananya itu sekitar Rp 2 triliun 5 miliar," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Penggunaan mata anggaran tersebut terbagi untuk tahun ini sebesar Rp 1 triliun 5 miliar, sisanya digunakan saat Pemilu 2024 sebesar Rp 1 triliun.

Secara rinci, anggaran tersebut dibagi ke dalam dua kegiatan operasional. Pertama untuk operasi pusat di Mabes Polri sebesar Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar, sisanya sekitar Rp 900 miliar digunakan untuk 34 Polda se-Indonesia.

"Itu sudah termasuk pengamanan TPS (Tempat Pemungutan Suara), sarpras dan sebagainya selama 222 hari itu. Dana itu dipakai selama 222 hari," tuturnya.

Namun untuk operasi pengamanan kegiatan Pemilu lainnnya, seperti operasi pengamanan Nusantara Cooling System dan Operasi Kontigensi Aman Nusa 1, 2, dan 3, memiliki mata anggaran yang lain.

Fadil mengaku, tidak memiliki rincian terkait anggaran yang digunakan untuk operasi yang bersifat kontigensi seperti konflik sosial, bencana alam, dan terorisme tersebut.

"Untuk yang lain saya belum punya data ya, saya akan tanya, karena memang fokus kami pada operasi Mantap Brata saja," ujar Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini.

Namun, ia memastikan, dua operasi pengamanan lainnya tidak akan memakan anggaran sebesar operasi Mantap Brata.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Polri Waspadai Operasi Intelijen Asing pada Pilpres 2024, dari Aliran Dana Gelap hingga Serangan Siber