Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, TPN Bantah, PDIP Persilakan Usut
Beredar dokumen pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Suci BangunDS
Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.
"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ucap Ganjar, usai menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
"Itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," sambungnya.
Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.
"Enggak lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar Pranowo.
Di sisi lain,cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.
"(Pakta integritas) Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan," kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023) siang.
Mahfud menilai, pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ungkapnya.
Isi Pakta Integritas
Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Ibriza Fasti/ Fersianus Waku)
