Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tak mempermasalahkan Komisi I DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) netralitas TNI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Silakan saja wakil rakyat membentuk itu (panja netralitas TNI) ya, mungkin sudah menjadi kewenangannya DPR," kata Yudo setelah meresmikan posko pengaduan netralitas TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Namun, Yudo menjelaskan TNI memiliki prosedur sendiri untuk menangani terkait netralitas TNI.

"Tentunya kami mempunyai prosedur. Kemudian kami juga mempunyai birokrasi sendiri," ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini menegaskan TNI memiliki mekanisme untuk membina anggotanya.

"Kami mempunyai tingkat pembinaan sendiri untuk membina para prajurit ini untuk netral," ucap Yudo.

Hanya saja, Yudo menuturkan pihaknya menghargai langkah dari DPR dan siap jika dipanggil untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

"Ya tentunya mungkin dari wakil rakyat ya seperti itu ya mungkin kami nanti apabila mungkin dipanggil RDP dan sebagainya kami siap tentunya," ungkapnya.

Adapun Komisi I DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) Netralitas TNI untuk pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto memimpin Panja Netralitas TNI itu.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," ungkap Meutya, usai fit and proper test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto.

Meutya juga mengungkapkan, calon Panglima TNI setuji dengan pembentukan panja tersebut.

Seluruh fraksi di Komisi I juga siap mengawal Panja Netralitas TNI.

"Beliau (Jenderal Agus), sebelum fit and proper sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan insyaallah ini menepis kekhawatiran semua," tandasnya.