Dia menyebut salah satu contohnya, yakni dugaan seorang oknum polisi membakar baliho Ganjar-Mahfud di Buton, Sulawesi Tenggara.

"Ini bukan soal Pemilu 5 tahunan dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi ini soal demokrasi yang harus dijaga. Sudah banyak yang laporkan pengaduan," ujar Ronny.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tak berkomentar banyak soal ini.

Mahfud yang juga cawapres pendamping Ganjar ini mempersilakan masyarakat untuk menilainya.

"Ya sudah yang nanggapi masyarakat saja," ucapnya setelah acara 'Anugerah Legislasi 2023' yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023).

Terpisah, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, penggalangan para kepala desa dan perangkat desa tersebut hasil konsolidasi yang diskenario Istana.

"Pihak Istana berkepentingan ada orkestrasi dukungan untuk Prabowo-Gibran, sementara perangkat desa butuh akomodasi dan logistik," ucap Ari kepada Tribunnews.com, Selasa.

Apalagi, kata dia, target yang diminta mereka adalah ke depannya anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun.

Menurutnya, acara Silaturahmi Nasional tersebut adalah bentuk sokongan resmi terhadap pasangan Prabowo-Gibran walaupun tidak ada deklarasi.

"Saya tidak bisa membayangkan ada pasangan calon yang demikian ngebet tanpa melihat dampak ke depannya terutama terhadap beban APBN," ucap Ari.

Sebab, Ari menjelaskan pengelolaan anggaran dana desa Rp 1 M selama ini masih banyak yang tidak beres.

"Bagaimana dengan kenaikan anggaran dana desa hingga Rp 5 M?" ungkapnya.

TKN Bantah Ada Deklarasi

Sementara, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan kehadiran Gibran dalam acara tersebut sepenuhnya untuk menyerap aspirasi.