"Mereka setuju dengan ide elektoral, tapi di satu sisi mereka bangga dengan Jogja, ada akar sejarah yang tinggi dan memandang bahwa kekuasaan yang dikerjakan secara turun temurun itu jadi salah satu 'warisan' politik yang terus dijaga sehingga saya menyebutnya dengan obedient liberal."

"Sistem di Jogja bukan hanya konsensus atau kesepakatan elite, tapi warganya juga ternyata demikian, dalam tanda petik hati-hati dalam mengkritik Jogja karena bisa jadi yang dihadapi bukan hanya orang Keraton, tapi juga cukup banyak warga di Jogja," lanjutnya.

Terancam Sanksi dari PSI

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyayangkan opini Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta.

"Sekali lagi kami menyayangkan dan memberikan teguran kepada Ade Armando," kata Grace di Jember, Jawa Timur, Senin malam.

Grace pun menjawab pertanyaan soal potensi sanksi yang diberikan kepada Ade, mengingat ini bukan kali pertama Ade diberikan sanksi.

"Sedang kita rapatkan (pemberian sanksi), tapi teguran keras sudah diberikan kepada Ade Armando dan beliau langsung membuat pernyataan maaf," jelasnya.

Sebelumnya, Ade menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaus yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.

Ia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya, politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.

Setelah pernyataannya itu menimbulkan polemik, Ade akhirnya meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif.

(Tribunnews.com/Deni/Reza Deni)(TribunJogja.com/Hanif Suryo)