Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hari Anti Korupsi, di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Koordinator Lapangan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Koordinator Peneliti Imparsial, Husein mengatakan, dalam aksi ini pihaknya menyuarakan kegelisahan terkait penuntasan kasus HAM berat masa lalu oleh pemerintah.

Ia kemudian menyinggung adanya calon presiden (capres) terduga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Meski demikian, Husein tak menyebutkan sosok capres yang dimaksud terduga pelanggaran HAM tersebut.

"Ada salah satu calon yang memang sudah terbukti melakukan pelanggaran HAM, kemudian melenggang bebas menjadi calon presiden," kata Husein, saat ditemui di sela-sela aksi, Kamis (7/12/2023) hari ini.

Terkait hal itu, Husein mengatakan, pihaknya akan melakukan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui adanya capres yang memiliki rekam jejak buruh dalam hal penegakkan HAM.

"Yang kami bisa lakukan adalah kami mengedukasi masyarakat, bahwa memang ada salah satu calon yang punya rekam jejak buruk dalam konteks HAM," ungkap Husein.

Lebih lanjut, Husein menekankan, soal pilihan tetap merupakan hak masing-masing individu.

"Kami mengembalikan pilihan itu kepada masyarakat agar masyarakat kemudian menjadi cerdas dalam memilih dan tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM," katanya.

Baca juga: Debat Perdana Capres Bahas HAM, Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Tak Punya Persiapan Khusus

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, puluhan massa aksi berkumpul di samping mobil komando aksi. Mereka memulai aksi sekira pukul 14.00 WIB.

Seorang orator di atas mobil aksi tak henti-hentinya menyuarakan kritik terhadap pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air.

Pada saat yang bersamaan, para peserta aksi laki-laki dan juga wanita terlihat membawa poster-poster bertuliskan kalimat-kalimat bernada kritik terhadap pemerintah.

Di antaranya bertuliskan, "Save demokrasi", "MK bukan Mahkamah Keluarga", serta "Tangkap dan Adili Pembunuh Munir".

Baca juga: Ganjar Pranowo Pastikan Bakal Berkantor di IKN Jika Terpilih Sebagai Presiden dalam Pilpres 2024

Adapun sejumlah organisasi tergabung Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional, Imparsial, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Corruption Watch, Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan sejumlah organisasi lainnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Sedunia diperingati pada 10 Desember 2023 dan Hari Anti Korupsi jatuh satu hari sebelumnya, yakni 9 Desember 2023.