TRIBUNNEWS.COM - Peneliti perkotaan dan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Marco Kusumawijaya menegaskan perkembangan Kota Jakarta akan melambat jika Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) soal Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang dipilih oleh Presiden disahkan.

Dengan tegas, ia menyebut keputusan RUU tersebut merampas hak yang sangat mendasar dari 6 juta suara masyarakat di Jakarta.

"Itu menurut saya adalah persoalan yang berbahaya bagi Jakarta. Jakarta akan lambat pertumbuhannya karena nanti penjabatnya tidak akan merasa bertanggung jawab," kata Marco dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Menurutnya, banyak sekali kekurangan jika Gubernur dipilih oleh Presiden yang nantinya bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pakar: Pengendalian yang Lebih Buruk dari Kolonialisme

"Kalau nanti Jakarta butuh ini, butuh itu harus tanya dulu Presiden yang ada di IKN. Akan lambat dan tentu kita tidak akan mau. Makanya ayo kita tolak," tukasnya.

Marco mengatakan, meski dalam RUU DKJ menyebut Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dan kota global tetapi nyatanya lebih dari itu.

"Jakarta juga pusat kebudayaan. Kita direduksi hanya menjadi pusat ekonomi. Reduksi ini juga sekadar mengatakan apa yang sudah menjadi kenyataan. Yang paling bahaya adalah terjadi kelambatan dalam segala macam urusan dan konflik-konflik yang tidak berkesudahan," imbuhnya.

"Pemerintah yang ditunjuk tidak akan berwibawa pada rakyat dan tidak akan ada dinamika jika tidak ada perdebatan. Tak ada inovasi, perkembangan gagasan padahal kita sudah terbiasa (dengan perdebatan)," lanjutnya.

Menurutnya, perdebatan itu yang membuat Jakarta dapat berkembang pesat karena mendapat masukan dari berbagai sisi jika diambil sisi baiknya.

"Jadi dengan (Presiden) menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur itu seperti meniadakan kemampuan kita sendiri," pungkasnya. (***Fitrah***)