"Selama ini tidak pernah ada yang gitu-gituan itu, baru kali ini. Sejak reformasi 1998 kami itu pentas monolog, teater gandring, program Indonesia kita, tidak pakai tanda tangan yang ada berkomitmen tidak bicara politik itu tidak ada," katanya. 

Dalam surat yang diterima mencantumkan aturan hukum di tengah situasi berlangsungnya tahapan Pemilu 2024.

Dalam surat itu tegas hanya melarang adanya pelaksanaan yang bersifat kampanye Pemilu sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, Butet juga menyatakan tidak mengetahui pihak kepolisian mana yang mengajukan surat untuk ditandatangani tersebut.

Dibantah Kepolisian dan Panitia 

Klaim Butet itu pun dibantah oleh pihak penyelenggara pementasan, yakni Kayan Production.

Indah, Sekretariat Kayan Production, mengatakan bahwa sebelumnya segala proses perizinan sudah dia urus langsung di kepolisian.

“Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Lalu tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut,” kata Indah di Jakarta, Selasa (5/12/23), mengutip TribunJakarta.com.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho Sandi juga menanggapi soal klaim Butet. 

Ia meminta Butet melaporkan polisi jika ada pihak yang melakukan intimidasi.

Irjen Sandi juga meminta agar pihak-pihak terkait tidak memberikan persepsi liar tanpa bukti.

"Apabila ada oknum yang tidak sejalan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai," ungkapnya

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menambahkan, pihak kepolisian memang selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di TIM.

Begitu juga acara yang melibatkan capres-cawapres di TIM pun tetap mendapat pengamanan.