Legislator PDIP Nilai Menhan Tak Paham Permasalahan Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Menteri Pertahanan RI yang juga Calon Presiden Prabowo Subianto terkait konflik di Papua dalam debat capres yang digelar di Gedung KPU, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurut legislator PDIP itu, persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif agar korban masyarakat sipil tidak terus berjatuhan.

"Permasalahan Papua tak dipahami dengan baik. Dalam 4 tahun ini korban terus berjatuhan, kemana saja Menhan ? Selama 4 tahun jadi Menhan ngapain saja? Itu kan salah satu tugasnya di bidang pertahanan negara. Sebagai anggota Komisi I saya kecewa dengan jawaban beliau sebagai salah satu capres yang notabene sebagai Menhan RI," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Hasanuddin mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian LIPI ada 4 dasar permasalahan papua yang harus diselesaikan.

Pertama, terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga asli Papua, kedua terjadinya pelanggaran HAM terutama era orba dan ketiga otonomi khusus (otsus) yang tak jelas.

"Lalu yang keempat yang harus segera dituntaskan adalah soal persepsi tentang Papera yang masih dianggap belum final," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Sudah Diingatkan Serang Balik Ganjar dan Anies Saat Debat Perdana Tapi Menolak

Hasanuddin mengatakan awalnya ia berharap Menhan mampu menjelaskan peran TNI di Papua sebagai aplikasi dari UU TNI Nomor 34/2004 dan mencari solusi lebih komprehensif.

"Jujur saya tadinya berharap Menhan mencoba mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut larut puluhan tahun ini. Sehingga rakyat Papua dapat hidup seperti masyarakat Indonesia dengan bebas tanpa rasa takut serta kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi," pungkasnya.

Ungkap Konflik di Papua Rumit, Prabowo: Ada Campur Tangan Asing

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan,konflik di Papua merupakan masalah yang rumit.

Hal itu disampaikannya dalam debat perdana capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).

Prabowo mengungkapkan rumitnya konflik di Papua dikarenakan adanya gerakan separatisme dan campur tangan negara asing dalam permasalahan tersebut.

"Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatisme ini kita sudah mengikuti cukup lama, kita melihat pada campur tangan asing di situ," kata Prabowo, dalam debat capres, Selasa malam.

Prabowo juga mengatakan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah.

Bahkan ia mengungkapkan saat ini terjadi penyerangan terhadap rakyat Papua sendiri oleh kelompok-kelompok teroris.

"Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan," ucap Prabowo.

"Dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok-kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan orang tua anak kecil yang tidak bersenjata di teror oleh kelompok teroris separatis ini," sambung Menteri Pertahanan RI itu.

Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan rencana pertamanya jika terpilih menjadi presiden RI di 2024 adalah menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua.

Ia menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemimpin RI yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua paling pesat.

"Presiden Jokowi dulu adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peninggalan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan Saya akan lanjutkan," ujar Prabowo.

"Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services (pelayanan) yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia."