Debat Pilpres Perdana, Ketua Umum NETFID Sebut Pembahasan Hukum dan HAM Tidak Komprehensif
Debat perdana dengan agenda hukum dan HAM semalam jauh dari kata komprehensif. Para paslon tidak mengungkapkan praktik-praktik pelanggaran HAM
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Debat perdana pilpres yang digelar senin (12/12) lalu masih menjadi perbincangan hangat, terutama mengenai permasalahan Hukum dan HAM yang menjadi salah satu topik debat tersebut. Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, debat perdana dengan agenda hukum dan HAM semalam jauh dari kata komprehensif. Para paslon tidak mengungkapkan praktik-praktik pelanggaran Hukum dan HAM sudah banyak terjadi.
“Bahasan pada debat kemarin sangat jauh dari kata cukup, mereka tidak menyampaikan suatu masalah secara komprehensif, akar dari masalah penegakan hukum dan HAM seperti apa, fakta fakta pelanggaran hukum seperti apa dan langkah kedepan seperti apa. “ kata Afit dalam rilis yang diterima Tribunnews (13/12).
Baca juga: Komnas HAM Serahkan Standar Norma dan Pengaturan HAM Kepada Timses 3 Capres-Cawapres Pilpres 2024
Afit menambahkan bahwa bahasan tentang visi dan misi juga kurang mendalam, termasuk rencana program masih jauh dari tataran implementatif.
“Semua paslon tidak berfokus pada visi misi yang sudah disetorkan ketika pendaftaran kepada KUP. Mereka cenderung menyampaikan tendensi pribadi atau kelompok atau tim mereka untuk saling menjatuhkan. “ ungkap Afit.
Karena sibuk saling menjatuhkan, mereka jadi melupakan fokus dari debat yaitu adu gagasan. Kaitan dengan hukum dan HAM para calon tidak terfokus, reformasi hukum dan HAM seperti apa yang kemudian akan mereka lakukan dalam lima tahun kedepan. Dan cenderung tadi, tendensi pribadi dan kelompok. “ tandas Afit.
Salah satu topik HAM yang mengemuka pada debat tadi malam adalah kasus pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Capres 02 Prabowo Subianto. ”Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tahanan-tahanan politik yang katanya saya culik, ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi,” kata Prabowo.
Capres Ganjar Pranowo sendiri dalam tanggapannya mengatakan, ”Pertanyaan saya cuma pengadilan HAM dan membantu keluarga menemukan para korban penghilangan paksa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Kalau saya jadi Presiden, saya akan bereskan masalah ini agar dalam kontestasi berikutnya tidak muncul lagi,” kata Ganjar. (***Viincent***)
Baca juga: NETFID : Debat Perdana Hukum dan HAM Tidak Komprehensif
