TRIBUNNEWS.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal.

Termasuk di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan merespons dengan tegas terkait temuan transaksi janggal tersebut. 

Anies mendesak agar dugaan transaksi janggal ini bisa diusut tuntas. 

Ia menilai temuan tersebut bisa mengancam demokrasi di Indonesia. 

 "Usut tuntas, usut tuntas dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar ini," ujar Anies di Lubuklinggau, Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (18/12/2023). 

Baca juga: KPU akan Rapat dengan PPATK untuk Membahas Detail Aliran Dana Kampanye yang Mencurigakan

Anies memahami bahwa negara demokrasi membutuhkan biaya dalam berpolitik.

Namun, harus menggunakan cara-cara yang benar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mendorong adanya sikap tegas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegakan hukum untukmengusut temuan PPATK ini. 

Ganjar: Warning Bagi Semua 

Sementara itu capres nomor urit 3, Ganjar Pranowo menilai temuan PPATK itu menjadi peringatan bagi semua pihak.

Menurut Ganjar, temuan yang disampaikan PPATK terkait sumber dana kampanye, bisa menjadi motivasi bagi dirinya dan semua pihak bisa membuktikan legalitas transaksi yang dilakukan terkait gelaran Pemilu 2024.

"Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya, bahwa yang ditransaksikan itu suatu yang legal," kata Ganjar setelah acara menyapa milenial dan gen-Z di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/11/2023).

"Kalau itu tidak legal, artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, akuntabel ya," lanjutnya.