Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan soal rencana membangun 40 kota di Indonesia setara Jakarta sebagaimana yang disampaikan dalam debat cawapres.

Menurut Cak Imin, rencana untuk membangun kota itu bukan dari nol.

Dia mengatakan pemerintah akan memberikan insentif kepada kota-kota kecil yang ada saat ini agar bisa maju layaknya Jakarta.

Cak Imin anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang jumlahnya sekitar Rp 400 triliun bisa memberikan dampak pembangunan lebih merata jika dibagikan ke 40 kota kecil yang sudah terbentuk.

"Sehingga 5 tahun sudah (seperti) Jakarta, misalnya Rp400 triliun dibagi 40 kota, itu satu kota mendapat Rp10 triliun," kat Cak Imin di Semarang, Minggu (24/12/2023).

Cak Imin menyebutkan beberapa kota yang hendak dibangun, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Pontianak, Kalimantan Barat. "Kasih Rp5 triliun saja kecepatan (pembangunan) melaju, sehingga lima tahun ada kemajuan. Kita anggap indikator kemajuannya minimal menuju Jakarta," kata dia.

Adapun salah satu indikator pokok soal kemajuan kota tersebut, yakni soal transportasi publik.

"Yang paling pokok transportasi umum, public transport itu prioritas, murah, nyaman, integrasi, satu kesatuan," tandasnya.

Diketahui, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan ia bersama calon presiden Anies Baswedan (AMIN) akan membangun 40 kota yang setara dengan Jakarta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional.

Dalam debat kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam, Muhaimin meyakini pemerataan pembangunan akan bisa mengurai kepadatan penduduk untuk mewujudkan kenyamanan hidup lebih baik.

"Perkotaan menjadi bagian dari pembangunan nasional, di antara kebutuhan pokok perkotaan adalah infrastruktur yang memadai dan dalam kerangka agar tidak terjadi dalam penumpukan masyarakat, maka pembangunan perkotaan harus merata," katanya.

Dia menjelaskan pembangunan kawasan pemukiman harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga prasarana dan sarana harus sama hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, perkotaan yang maju harus memiliki sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Di antaranya, perumahan penduduk tidak jauh dari pusat-pusat aktivitas ekonomi, akses pendidikan yang mudah terjangkau, tutur dia.

Untuk mewujudkan hal itu, fiskal atau pajak yang menjadi pendapatan negara juga harus disesuaikan.

Salah satunya menaikkan pajak bagi orang kaya di Indonesia, dan sisi lain menurunkan nilai pajak bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga pemerataan akan terwujud.

Selain itu, keterlibatan investasi swasta harus dimaksimalkan dengan prinsip keadilan dan kepercayaan.

Dia menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menghambat pemerataan karena akan menyerap anggaran hanya pada satu titik, sehingga pembangunan perkotaan yang merata menjadi solusi untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional.