TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan penyaluran bantuan sosial alias bansos jelang Pemilu menuai polemik.

Ada yang meminta pemberian bansos ditunda menjelang Pemilu 2024.

Mereka juga meminta pemerintah menghindari politisasi bansos supaya pelaksana pemilu berlangsung jujur dan adil.

Sementara ada pihak lain yang menginginkan pemberian bansos tetap dijalankan dengan alasan program tersebut tidak terkait Pemilu.

Pihak yang meminta pemberian bansos ditunda khawatir hal ini akan menguntungkan capres tertentu, di mana ada putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumin Raka yang ikut kontestasi.

Berikut ini pernyataan tiga kubu paslon di Pilpres 2024 terkait rencana pemerintah menggelontorkan bansos.

1. Kubu AMIN

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar setuju dengan wacara pembagian bantuan sosial (bansos) didistribusikan usai penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

“Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai),” kata Muhaimin usai bertemu dengan nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan penundaan pemberian bansos dilakukan untuk mencegah adanya pasangan calon (paslon) tertentu yang memperoleh keuntungan.

Namun, penyaluran bansos tetap harus diberikan setelah seluruh rangkaian pemilihan umum (pemilu) selesai.

Pada saat yang sama, penerima manfaat harus mendapat sosialisasi terlebih dulu guna mencegah adanya kepentingan tertentu di balik penyaluran ini.

“Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimannya supaya tidak ada yang numpang, untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu,” kata Cak Imin.

Namun, tak sampai 24 jam, Cak Imin meralat pernyataannya terkait penyaluran Bansos selama masa Pemilu 2024.