TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Dave Laksono berpendapat penilaian calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo terhadap kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) bentuk kontradiksi politik.

Harusnya, kata dia, baik Anies maupun Ganjar sadar bahwa partai-partai politik pendukung mereka selama ini memberikan dukungan sekaligus penilaian yang sangat baik terhadap kinerja Kemhan di bawah komando Prabowo Subianto.

"Saya kira Pak Anies dan Mas Ganjar tidak fair dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan. Faktanya di DPR, partai-partai pendukung Pak Anies dan Mas Ganjar itu semuanya memberikan penilaian yang sangat bagus. Tapi di acara debat tiba-tiba dibilang jelek. Ini aneh dan kontras aja, semua partainya pada bilang bagus kok capresnya bilang jelek," kata Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Beda dengan Ganjar, Anies Beri Skor di Bawah 5 untuk Pertahanan Saat Ini, Singgung Kenaikan Gaji TNI

Dave Laksono menegaskan semua partai politik yang ada di Komisi I DPR, termasuk partai-partai politik pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendukung seluruh program-program pertahanan yang disusun oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Bahkan tokoh-tokoh sentral partai politik pengusung paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang duduk di Komisi I DPR tidak pernah mengkritisi kebijakan teknis dan kinerja Kemhan. Sebaliknya mereka malah mendukung setiap kebijakan Menhan," ujar Dave Laksono.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu juga menegaskan bahwa data pertahanan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki risiko bagi kedaulatan negara jika menyampaikannya secara terbuka di hadapan publik.

"Bahwa dalam berbagai macam isu pertahanan, ada hal-hal yang memang sensitif tidak bisa dibuka. Tentang kekuatan, pesawat tempur, alutsista pertahanan, akan membuka rahasia negara, karena isu pertahanan sensitif," jelasnya.