TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak merespons usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo usai pertemuan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Kemungkinan pemakzulan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti seperti dikutip Tribunnews.com pada Jumat (12/1/2024).

Menurut Ray Rangkuti, banyaknya Menteri Jokowi yang sibuk terlibat kampanye saat ini bisa menjadi celah usulan pemakzulan Jokowi dijalankan.

Dirinya menilai, kampanye menteri mengacaukan sejumlah program yang tengah berjalan.

Sehingga bisa jadi para pembantu Presiden itu tidak bisa diandalkan lagi oleh Jokowi karena sibuk kampanye.

"Makanya pemakzulan macam-macam itu bisa terjadi tanpa diomongkan kalau kinerja Pak Jokowi seperti yang sekarang. Semua menteri-menterinya sibuk. Dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh Pak Jokowi," ujar Ray.

Namun, Ray menyebut isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres yang menguatkannya.

Ray justru melihat isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi.

Sebaliknya justru isu pemakzulan akan berdampak negatif pada kubu lawan yang mencetuskannya.

"Menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini, berbicara pemakzulan itu tidak menguntungkan sebetulnya. Katakanlah kalau paslon yang bicara itu, ya paslonnya yang akan kena," kata dia.

Sebab kepemimpinan Jokowi selesai hanya kurang dari satu tahun lagi. Sehingga rakyat akan bersimpati kepada Jokowi apabila diserang dengan isu pemakzulan.

"Karena tinggal nggak sampai satu tahun lagi kan, kalau jabatan beliau akan berakhir. Jadi orang jangan diajak berpikir yang makin rumit. Oleh karena itu, bukan ke Pak Jokowi-nya yang kena itu. Ke Pak Jokowi-nya bisa imbas positif kalau isu pemakzulan itu dilakukan," sambung dia.

Bentuk kekecewaan terhadap Jokowi

Sementara itu, Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menilai masyarakat sipil yang mengusulkan pemakzulan presiden merupakan bentuk kekecewaan kepada Jokowi.

"Usulan masyarakat sipil yang sudah menghadap ke menkopolhukam adalah meminta yang bersangkutan (Presiden Jokowi) mundur," kata Siti Zuhro ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/1/2024).