TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Gerak Bareng menyelenggarakan diskusi "Political Economic Outlook 2024" di Tebet, Jakarta, Acara ini menghadirkan beberapa tokoh yakni Eep Saefullah Fattah (CEO Polmark), Haris Azhar (aktivis HAM), Faisal Basri (pengamat ekonomi), dan Hadi R Purnomo (Direktur LP3ES), dipandu oleh Deputi Progresif, Dina Albens.

Komite Gerak Bareng diinisiasi oleh tiga kelompok relawan dari berbagai afiliasi politik, termasuk Relawan IndonesiAnies (pendukung Anies Baswedan), Relawan Progresif (pendukung Ganjar), dan Jaga Demokrasi, sebuah koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jabodetabek.

Ilham Akbar dari Komite Gerak Bareng menyatakan bahwa tujuan diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa demokrasi serta reformasi tetap berada di jalur yang benar.

“Kami menyadari ada situasi yang sedang tidak baik baik saja dan ikhtiar kami ini ikhtiar kecil untuk menyalakan lilin kesadaran walaupun nyalanya kecil untuk menyala di hati kita agar terus setia memperjuangkan apa yang kita sebut cita cita reformasi, bahwa hari ini penyelenggaraan dari relawan 01 dan 03 ada yang lebih penting dari memenangkan capres kita tapi untuk memastikan bahwa demokrasi dan reformasi tetap on the track,” kata Ilham dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Dalam diskusi tersebut, Faisal Basri mengkritik keras pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggapnya melanggengkan politik dinasti dan korupsi. 

Dia juga menyoroti dampak negatif kebijakan ekonomi pemerintah selama ini, terutama mengenai tingginya utang negara yang akhir 2023 sudah mencapai Rp8.000 triliun 

“Indeks demokrasi, oligarki dan persepsi korupsi itu bersejajar dengan ekonomi nah betapa sebetulnya ekonomi juga sudah di ujung tanduk," kata dia.

"Pertama, ibaratnya ada orang uangnya banyak, pengen punya rumah lima punya mobil mewah tapi pendapatan sedikit. Nah ini pak Jokowi, dia gak usaha, kerja keras supaya bisa punya mobil dan rumah mewah tapi dia menyengsarakan Gen-Z caranya apa? Bikin IKN, kereta cepat, duitnya gak ada akhirnya dengan utang, utangnya sekarang 8.000 triliun,” jelas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Tahun ini kata Faisal, utang Indonesia diperkirakan akan bertambah 700 triliun utang baru. Kalau program kerja Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Gibran ia khawatir, utang Indonesia bisa mencapai 15 ribu triliun.

“Apakah yang bayar mereka? Bukan, karena utangnya ini 10 hingga 30 tahun. Nah yang bayar kita dan anak cucu kita,” kata Faisal.

Pembicara selanjutnya, CEO PolMark, Eep Saefulloh Fatah menekankan bahwa Pilpres 2024 tidak akan berlangsung dalam satu putaran, mengingat masih banyaknya pemilih yang belum menentukan pilihan.

Baca juga: Kapan Jadwal Debat Keempat Pilpres 2024? Ini Waktu dan Tema Debat Cawapres

Dari hasil riset lembaganya, ada sekitar 42 persen suara yang masih diperebutkan, ia membantah angka-angka survei yang menyatakan Prabowo-Gibran akan menang satu putaran.

"Tidak benar pada waktu itu survei banyak katakan (suara Prabowo-Gibran) 45 persen, 47 persen, bahkan mendekati 50 persen. Tidak benar menurut survei kami. Kalau ada yang mengatakan demikian itu bukan dari Lembaga riset tapi mungkin juru kampanye,” kata Eep.

Eep menjelaskan hal ini terjadi karena masih banyaknya pemilih yang cair alias belum menentukan suaranya.