TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baliho bergambar Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Calon Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di Kota Medan dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Utara.

Laporan itu dilakukan oleh seorang warga Kota Medan, Sumatera Utara didampingi Tim Hukum Pasangan Anies-Muhaimin Sumut

Foto dalam baliho itu menunjukkan menantu Presiden Jokowi itu mengenakan pakaian dinas.

Ketua tim hukum AMIN Sumut, Yance Aswin mengatakan, dasar laporan ini karena warga tersebut merasa keberatan dengan gambar Wali Kota Medan mengenakan pakaian dinas bersama Prabowo Subianto dan Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo.

"Kami mendampingi seorang warga Kota Medan yang merasa keberatan. Apa dasar keberatannya? Beliau melihat ada spanduk baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan Kota Medan yang mencantumkan maupun gambar Wali Kota Medan dengan salah satu pasangan capres-cawapres, sehingga beliau merasa dirugikan," kata Yance Aswin usai membuat laporan, Senin (15/1/2024).

Menurutnya, Wali Kota adalah jabatan publik yang harus berdiri untuk seluruh lapisan masyarakat.

Baliho Bobby Nasution berseragam dinas harian bersama capres itu dinilai sangat tidak etis.

Menurutnya, Bobby Nasution semestinya mengambil waktu cuti jika ingin berkampanye.

"Karena pada prinsipnya Wali Kota Medan itu ya berkarya untuk Kota Medan, bukan untuk pasangan calon atau terlibat di dalam kegiatan Pilpres, boleh secara pribadi dia terlibat tapi dia harus cuti di luar tanggungan negara, tapi pemasangan tanda tanda gambar atau foto-foto dia, dipasangkan calon calon itu, itu sama sekali tidak dibenarkan, Kita tahu undang-undang nomor 7 tahun 2017, khusnya pasal 495 tentang netralitas Para pejabat negara dalam Pemilu 2024 ini," ucapnya.

Yance lantas meminta agar Bawaslu Sumut melakukan tindakan berupa penurunan baliho tersebut.

Dia berpandangan jika hal itu dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat.

"Oleh karena itu kita melalui bawaslu meminta agar seluruh foto-foto yang ada seperti itu dicabut dan ditertibkan, supaya apa, karena kita tidak menginginkan adanya gesekan-gesekan dikarenakan hal hal seperti demikian," kata Yance.

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud juga turun tangan

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya akan melaporkan baliho yang sama.

"Kita akan melaporkan ya karena memang keterlibatan banyak pihak dalam kampanye," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Todung juga menyoroti kehadiran ajudan Prabowo, Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat capres sebelumnya.

"Kemarin juga waktu debat capres ada ajudan dari Pak Prabowo, Mayor Teddy yang hadir dalam debat capres pertama. Hal ini sudah dilaporkan kepada pihak Bawaslu," ujarnya.

Dia juga mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap mempromosikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Presiden sendiri bicara di TV mempromosikan PSI dan PSI itu akan menang," ungkap Todung.

Menurut Todung, hal tersebut belum pernah terjadi pada era presiden sebelumnya, seperti di era Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Buat saya ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Saya tidak melihat Presiden SBY melakukan yang sama, saya tidak melihat presiden Megawati melakukan hal yang sama. Saya tidak melihat yang lain melakukan ini," tegasnya.

Dia menegaskan, sebagai seorang presiden, Jokowi harusnya tidak boleh berpihak kepada kandidat manapun.

"Buat saya, ini adalah satu hal yang tidak pernah dibayangkan terjadi dalam Pilpres. Seharusnya kan presiden berada di atas semuanya dan kalau saya bilang ini sesuatu yang politically incorrect," ucap Todung.

Baca juga: Tim Hukum AMIN Sumut Laporkan Baliho Bobby Nasution Berpakaian Dinas Bersama Prabowo

"Jadi kalau kita mau bicara mengenai kampanye harus politically correct. Kalau politically incorrect seperti ini ya sudah mencederai," ungkapnya menambahkan.

Respons TKD Prabowo-Gibran di Sumut

Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sumatera Utara menilai laporan tersebut terlalu mengada-ada.

Juru bicara TKD Sumut Sugiat Santoso mengatakan, pihaknya sedang membahas persoalan itu dengan tim hukum.

Sekretaris Gerindra Sumut itu menyebutkan, pihaknya akan membuka opsi melaporkan balik Tim Hukum Amin Sumut jika menemukan adanya delik pidana terkait hal itu.

"Laporan itu mengada ada. Itu baliho sudah sangat lama sudah. Itu waktu ucapan HUT Kota Medan. Sudah setahun lalu. Jadi saat itu Jona sebagai tokoh masyarakat menyampaikan HUT Medan dan ada foto bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Prabowo dan dia. Itu sebelum penetapan calon presiden," kata Sugiat kepada Tribun-medan.com, Selasa (16/1/2024).

"Laporan itu sedang kami diskusikan dengan tim hukum TKD Sumut. Kalau ada delik pidana dalam kasus itu kami akan buka opsi untuk laporan balik, kami akan laporkan juga," lanjut Sugiat.

Menurutnya, laporan tim hukum Amin Sumut ke Bawaslu Sumut pada Senin (15/1/2024) terlalu mengada ada.

Sugiat menuding hal itu sengaja dilakukan seolah-olah untuk mencari-cari kesalahan.

"Terkesan mencari kesalahan, tapi itu mungkin tanda-tanda kekalahan tim Amin. Karena di lapangan tidak bisa mengejar elektabilitas Prabowo dan Gibran," lanjut dia.

Terkait penurunan baliho tersebut, menurut Sugiat, itu bukanlah wewenang peserta pemilu.

"Menurunkan itu (baliho) itu kan dipasang oleh tokoh masyarakat tahun lalu untuk ucapan HUT Medan tidak ada kaitannya dengan pilpres. Saya pikir wewenangnya (penurunan) bukan di kita," kata dia.

Lanjut Sugiat pihaknya sebenarnya hanya fokus untuk memenangkan pemilihan umum yang sudah semakin dekat.

Apalagi kata dia kemenangan Prabowo dan Gibran di Sumut sudah sangat jelas.

"Tapi terlepas itu, saat ini kami masih fokus menjaga kemenangan Prabowo di Sumut yang sudah jelas waktu kehadiran pak Prabowo kemarin begitu gegap gempita. Itu tanda tanda kemenangan. Dan berdasarkan hasil survei internal kami kemenangan Prabowo dan Gibran di Sumut sudah mencapai lebih 50 persen. Kita fokus untuk menang 60 persen."

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis membenarkan adanya laporan tersebut.

Meski demikian, pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan atas laporan itu.

Baca juga: TPN Ganjar Bakal Laporkan Baliho Bobby Berpakaian Dinas Foto Bersama Prabowo

"Iya semalam ada laporan yang masuk. Untuk tindaklanjuti saya belum bisa sampaikan, nanti akan dibahas dulu," ujarnya. (Tribunnews/TribunMedan)