Anies berkelakar bahwa warga Kampung Bayam bisa digolongkan sebagai kelompok masyarakat yang lemah di Jakarta.

"Ketika kami membangun Jakarta Internasional Stadium, kami membangun kompleks perumahan di sampingnya untuk warga-warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya itu disiapkan untuk mereka agar bisa tetap bercocok tanam," ujarnya.

Diakui Anies, warga Kampung Bayam itu mengakui percuma saja jika diberikan tempat baru jika mereka tidak bisa menjalankan profesinya sebagai petani.

"Kami ini petani, suruh ganti profesi, tidak bisa. Ya sudah kalau begitu kita bangunkan tempat yang mereka bisa tetap bertani. Coba bayangkan di kota mereka tetap bisa bertani di lahan di sampingnya bahkan di atapnya disiapkan tanah untuk pertanian," ujarnya.

Baca juga: TKN Bicara Momen Akrab Prabowo dan Anies di Acara Paku Integritas: Memang Tak Pernah Ada Ketegangan

Pemprov DKI Punya Kewajiban Tuntaskan Hak Warga Kampung Bayam

Dalam kesempatan itu, Anies menyinggung soal nasib warga Kampung Bayam yang sampai saat ini belum mendapat kepastian soal tempat tinggal.

Dia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kewajiban untuk menyelesaikan hak warga Kampung Bayam.

"Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu," kata Anies.

Anies menegaskan, Rumah Susun Kampung Bayam dibangun bukan diperuntukkan bagi para pekerja operasional stadion JIS melainkan untuk warga yang terdampak pembangunan JIS.

"Dari awal itu dirancang bukan untuk pekerja JIS, itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan, rancangannya pun ada tempat untuk mereka bercocok tanam. Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop, desainnya pun desain untuk itu," tegasnya.

Anies mengatakan, rakyat harus dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi oleh negara.

Begitupun dengan warga Kampung Bayam yang harus dilindungi oleh keputusan yang dibuat gubernur.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, pemerintah perlu mengembalikan hak warga Kampung Bayam.

"Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini dilaksanakan," jelasnya.

"Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini semakin tidak dilaksanakan, jangan sampai karena teman-teman ini melakukannya secara terbuka dan mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga kepada teman-teman semua," sambung Anies.