Strategi Pulihkan Hak Masyarakat Adat, Mahfud MD Tegaskan Aparat Penegak Hukum Harus Ditertibkan
Mahfud MD mendapat pertanyaan terkait bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat.
Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
8. Rukka Sombolinggi SP MA (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat);
9. Prof Sudharto P Hadi PhD (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015);
10. Prof Dr Sulistiyowati Irianto MA (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia);
11. Ir Tubagus Furqon Sofhani MA PhD (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).
Sementara itu, moderator dalam debat kedua cawapres yakni Retno Pinasti (jurnalis SCTV) dan Zilvia Iskandar (jurnalis Metro TV).
Polisi Turunkan 2.292 Personel
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan sebanyak 2.292 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan gelaran debat kedua cawapres.
Sejumlah personel gabungan tersebut berasal dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat.
"Jadi, pengamanan total 2.292 (personel) yang tersebar di 33 titik, baik itu pada ring 1, ring 2, dan ring 3," kata Susatyo di Jakarta Pusat, Minggu.
Baca juga: Mahfud MD Buka Debat Cawapres Bicara Hak Manusia dan Alam Lalu Tutup dengan Kritik Food Estate
Menurut Susatyo, pengamanan debat cawapres ini sudah mulai dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.
"Yaitu sterilisasi tahap awal, baik itu K-Nine kemudian juga dari J-Bomb sudah mengecek venue tempat acara, tempat transit dan sebagainya, khususnya di ring 1," ungkapnya.
Pihak kepolisian, lanjut Susatyo, akan terus melaksanakan patroli beranting di seputaran ring 2.
"Termasuk juga pelataran pedestrian, baik itu dari pintu 8 sampai dengan pintu 9," tuturnya.
Jadwal Debat Pilpres 2024
Debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, yang telah dimulai pada Selasa, 12 Desember 2023.
Debat Capres Selasa, 12 Desember 2023
Tema: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.