Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution berkeliling ke Hongkong untuk bertemu warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sana.

Syahrial menyebut, kegiatan itu dilakukan kader utamanya untuk meraup suara di luar negeri.

Dia tutur menggelar pertemuan dengan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama tim relawan Barisan Menang SN Hongkong.

Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II ini pun mendengarkan curahan hati (curhat) para PMI terkait pekerjaan mereka di luar negeri.

"Saya sempat menemui seorang ibu yang telantar menjadi gelandangan selama lima bulan di daerah Mong Kok dan kini tinggal di sebuah shelter (penampungan) di Causeway Bay Hongkong. Ibu asal Jawa Timur tersebut ditemukan sesama PMI dan atas jasa baik seorang dermawan Hongkong, beliau ditampung secara cuma-cuma dengan layak," kata Syahrial, Senin (22/1/2024).

Syahrial pun siap menanggung biaya pemulangan ibu Warsiti, PMI yang sudah habis masa kontraknya sejak enam bulan lalu itu.

Karena kondisi mentalnya sangat terpukul akibat proses pemulangan ke Indonesia dipersulit.

"Ibu Warsiti diminta kembali datang ke imigrasi di KJRI tanggal 9 Februari bulan depan. Semoga tidak bertele-tele. Karena saya siap menjamin biaya pemulangannya. Orang yang awalnya tidak bermasalah jadi bermasalah akibat overstay kan kasihan. Ini hanya satu dari ribuan kasus serupa yang banyak menimpa PMI kita," tegas Syahrial.

Syahrial juga menemui dan menyapa ratusan PMI di Yuen Long, daerah pinggiran Hongkong.

Selain meminta dukungan, banyak aspirasi yang dititipkan serta berharap Partai Demokrat ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, banyak WNI belum menerima surat suara melalui Pos.

Sementara batas waktu pencoblosan hanya sampai 11 Februari 2024 untuk Hongkong. Sedangkan TPS yang dibuka di KJRI Hongkong pada 13 Februari 2024 kuotanya hanya untuk 2.000 orang.

"Belum lagi sosialisasi cara mencoblos tidak merata. Banyak sekali ditemukan PMI yang belum memahami cara mencoblos kertas suara untuk kertas pemilihan legislatif," jelas Syahrial.