Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9 % dan tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Utama Indikator Hendro Prasetyo mengatakan dari total 1.200 responden tersebut sebanyak 16,3% menyatakan sangat puas sementara cukup puas 62,5%.

"16,3% mengatakan sangat puas, 62,5% merasa cukup puas, kalau digabungkan 79,3%. Sedangkan yang merasa kurang puas ada 17,2% dan tidak puas sama sekali 2,4%, mereka yang tidak jawab sedikit sekali yakni 1,1%," kata Hendro dalam rilis yang digelar virtual, Sabtu (20/1/2024).

Sementara untuk SBY, sebenarnya tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintahannya pernah sampai ke angka 85 persen pada Juli 2009.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan era Jokowi.

Hanya saja tingkat kepuasan SBY pernah anjlok hingga angka 45 persen pada Juli 2008 dan cenderung menurun pada periode kedua jabatannya.

Angka kepuasan pada kinerja SBY berada di rentang 45-85 persen dengan tingkat kepuasan mayoritas berada di rentang 50-60 persen.

Ada beberapa faktor yang dinilai jadi andil anjloknya tingkat kepuasan terhadap SBY di akhir masa jabatannya, seperti kasus korupsi proyek Hambalang yang turut menyandung Ketua Umum Partai Demokrat pada saat itu hingga kasus Bank Century.

Maruf Amin Pilih Netral

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan tanggapan soal polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon dalam Pemilu.

Menanggapi polemik pernyataan Jokowi ini, Ma'ruf Amin mengaku akan bersikap netral.

Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tak ada yang boleh mengetahuinya.

Yang jelas siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkannya saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Lebih lanjut Ma'ruf menuturkan, secara aturan memang diperbolehkan untuk presiden ikut berkampanye.