Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution berkomentar soal banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di berbagai daerah yang mengkritik situasi politik dan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.

Menurutnya, kritik yang disampaikan para guru besar itu diduga sudah dikondisikan pihak tertentu. 

"Diduga sudah dikondisikan, paham kita sudah sebagai aktivis jalanan," kata Razak di Sekretariat PP HIMMAH Jakarta, dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/2/2024).

"Sudahlah itu, sama-sama tahu la kita. Biasanya itu, apalagi momentum tahun dan bulan politik seperti ini" tegasnya.

Walaupun begitu, sia menghormati apa yang menjadi kritik para guru besar Negeri maupun swasta. 

"Karena negara kita adalah negara demokrasi diatur dalam undang-undang. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara lisan maupun lisan. Kita anggap aja ini seni, seni di tahun politik," kata Razak

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang fokus melaksanakan tugas-tugas dan merealisasikan berbagai program di sisa periode tahun ini. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait banyaknya civitas akademik yang mengeluarkan petisi mengkritik pemerintahan terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurut Jokowi petisi tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap orang di negara demokrasi.

"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," kata Jokowi usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Sebelumnya Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang  keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Baca juga: Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi. (*)