Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menanggapi soal isu adanya koalisi antara pasangan 03 Ganjar-Mahfud dengan pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin.

Hal ini dikatakan seandainya nantinya dalam Pilpres 2024 terjadi putaran kedua untuk melawan pasangan 02 Prabowo-Gibran.

Dalam hal ini, Ahok mengatakan para kader PDIP dididik untuk tetap menjunjung tinggi meritokrasi atau ideologi politik yang mendukung program nawacita.

"Pertama partai kami dilatih dengan jelas tidak mungkin mendukung orang jadi presiden untuk yang tidak pernah mau menjalankan nawacita, itu jelas," kata Ahok dalam acara bertajuk 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Mungkinkah Ahok dan Anies Satu Koalisi Jika Pilpres 2 Putaran?

Namun, Ahok tak mau berkomentar banyak soal peluang koalisi tersebut. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan kepad Partai PDIP.

Di sisi lain, Ahok juga menyinggung soal koalisi dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yang kini berganti nama Front Persaudaraan Islam, Habib Rizieq Shihab.

Meski Habib Rizieq belum secara resmi mengatakan arah politiknya, namun FPI secara tegas menutup dukungan untuk Prabowo Subianto.

Dalam hal ini, Ahok menyinggung kebijakan dari mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi yang meminta agar para Kepala Daerah saat itu harus berkonsolidasi dengan FPI.

"Yang kedua, partai PDIP tidak pernah memanfaatkan siapapun utk berkuasa, masih ingat ga ketika pak Gamawan Fauzi mengatakan semua kepala daerah mesti rekonsoliasi dengan FPI," ungkapnya.

"Seorang Pak Ganjar di Jateng dia lawan Gamawan Fauzi dia tolak, pernah nggak Pak Ganjar datang ke sana cium-cium tangan Pak Rizieq segala macem. Ini perintah Mendagri lho, ditolak oleh seorang Ganjar," sambungnya.

Sehingga, Ahok mengatakan jika nantinya pihaknya tidak akan mungkin untuk bekerja sama dengan siapapun yang ingin mengganti ideologi Indonesia.

"Kenapa? Karena kami terlatih sebagai seorang kader yang rasionalis, tidak mungkin mau bekerja sama dengan siapapun yang mau mengganti ideologi pancasila," tegasnya.

Seperti diketahui, Mendagri Gamawan Fauzi kala itu mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI.

Kepala daerah menurut dia seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama dengan ormas, kata Gamawan, dapat dilakukan untuk program-program yang baik.

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Gubernur Jawa Tengah saat ituGanjar Pranowo menduga pernyataan Mendagri soal FPI tersebut sedang bercanda.

"Ya mungkin Pak Mendagri agak kepleset atau sedang bercanda ya," ujar Ganjar, Jumat (25/10/2013).

Ganjar mengatakan, saat membaca secara utuh terkait pemberitaan itu, pemerintah daerah (pemda) hanya diminta untuk bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), tidak terkecuali dengan Front Pembela Islam (FPI). Perkataan itu, menurutnya, bisa diterjemahkan macam-macam.

"Kalau orang Jawa seperti saya, bisa menerjemahkan itu macam-macam ini sisi positif atau negatif," ujarnya.

Menurut Ganjar, kemungkinan Mendagri hanya menginginkan adanya kerja sama antara pemda dan ormas. Hanya saja, saat itu yang dijadikan contoh merupakan ormas yang kontroversial, yakni FPI, sehingga pernyataan itu ramai dibicarakan dan menjadi kontroversial.

"Mungkin lagi guyonan (bercanda)," tambahnya lagi.