Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani meyakini harapannya untuk menggaet PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan bertepuk sebelah tangan.

Muzani meyakini partai besutan Megawati Soekanoputri itu bakal mau masuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu diketahui berdasarkan komunikasi awal dengan kubu lawan politiknya.

"Dari komunikasi awal kami dengan semua parpol yang tadinya berbeda pilihan dalam pilpres sepertinya dalam komunikasi awal kami bukan sesuatu yang bertepuk sebelah tangan," kata Muzani saat ditemui di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Prabowo, kata Muzani, terus berharap agar PDIP maupun parpol kubu lawan politiknya bisa bersama membangun Indonesia. Karena itu, komunikasi pun terus dilakukan dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Komunikasi kami dengan rekan-rekan sejawat pimpinan partai politik berjalan dengan baik. Termasuk dengan teman-teman yang mengusung pasangan paslon 01 dan 03," katanya.

"Berjalan dengan baik berjalan dengan akrab karena sesungguhnya diantara kami juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.