"Dan kalau kecurangan, itu yang mana kecurangan? Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan," kata Andi saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).

Ia pun kemudian menyinggung bahwa sebelumnya ada pihak yang percaya dengan penghitungan cepat hasil pemilu.

Namun, saat ini jutsru tidak percaya karena kubunya kalah dalam quick count atau penghitungan cepat. 

"Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan apa segala macam. Saya ingat dulu, ada dulu yang liat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya hahaha," katanya. 

PKS Akui Masih Mengkaji 

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih mengkaji soal usulan penggunaan hak angket itu. 

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan PKS akan mengkaji dan akan membahas hak angket ini bersama partai lain di koalisi perubahan.

"Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut, kami juga akan diskusikan bersama koalisi perubahan, Nasdem dan PKB sebagai satu kesatuan tim pengusung Anies-Muhaimin," ujar Kholid, Rabu (21/2/2024) dikutip dari Kompas.com. 

Kholid menuturkan bahwa di internal PKS belum ada pembahasan soal usulan yang disampaikan Ganjar itu. 

Ia mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. 

Baca juga: Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Dorong Digulirkannya Hak Angket

"PKS saat ini sedang bekerja untuk fokus mengawal suara, dan memastikan suara tersebut tidak dicurangi. Jika ada bukti kecurangan kami kumpulkan dan serahkan kepada Tim Hukum Anies-Muhaimin," katanya. 

Meski demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif PDIP itu. 

"Sebagai fraksi terbesar di parlemen saat ini, gagasan tersebut baik sebagai ikhtiar mengawal jalannya pemilu ini agar berjalan dengan jurdil," ujar Kholid.

Usulan Ganjar