Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut hadir dalam demo penolakan kecurangan pemilu yang dilakukan beberapa kelompok massa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan massa tersebut, Refly Harun turut menyampaikan orasi dengan narasi kalau Pemilu 2024 ini penuh kecurangan.

Dari atas mobil komando, Refly Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan. Namun, dalam seruannya itu, Refly Harun menyebut kalau yang bertarung hanyalah dua pasangan capres-cawapres.

"Mau nggak Pemilu ini diulang? Diulang siapa lawan siapa? 01 lawan 03. (Paslon) 02 bagaimana? Buang ke mana? Buang ke laut?" kata Refly Harun dalam orasinya, Selasa (5/3/2024).

Dengan narasi tersebut, Refly Harun meminta agar paslon Prabowo-Gibran didiskualifikasi jika memang pemilu digelar ulang.

Pasalnya, dia secara tegas menyatakan kalau rakyat Indonesia tidak pengin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan.

Dengan adanya aksi ini, Refly Harun menyampaikan dukungan penuh, dirinya bahkan menyerukan akan mendukung pengguliran hak angket terkait kecurangan pemilu di DPR RI.

"Karena dengan kemudian kita geruduk, kita dorong, kita support hak angket, kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduk di DPR, kita buat revolusi lagi kita buat reformasi lagi dan hari ini jumlah kita sekian besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini," kata dia.

"Jadi, kita dorong hak angket, kita dorong DPR menggunakan ototnya untuk menolak kekuasaan yang cawe-cawe, siapa yang cawe-cawe?" tukas Refly Harun.

Baca juga: Fraksi NasDem Buka Komunikasi dengan PDI Perjuangan Sukseskan Hak Angket Kecurangan Pemilu

Dengan adanya aksi ini, aparat kepolisian yang berjaga langsung menutup ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR RI yang mengarah ke Slipi, Grogol.

Dalam pantauan, pihak kepolisian hanya menyisakan ruas jalan Transjakarta untuk melintas.

Sementara itu, untuk ruas jalan tol terpantau padat merayap atas adanya aksi ini.

Sebagai informasi, Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.

Baca juga: Reaksi KPU hingga Bawaslu soal Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Pemilu 2024

Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.

Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.

"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.

Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.

Termasuk di antaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.

"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.

Adapun 15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi

2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil Quick Count menyesatkan

Baca juga: Real Count KPU Pilpres 2024 Pukul 14.00 WIB, Suara Prabowo-Gibran Lebih dari 75 Juta Suara

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil pemilu curang

8. Laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang

9. Usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif

10. Diskualifikasi Paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikan harga cabai

14. Tolak kenaikan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.