Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini PKS dan PDIP tak akan mudah diajak bergabung ke koalisi besar Prabowo-Gibran.

Diketahui kubu Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berencana memperbesar koalisi.

Menurut politisi Demokrat Herman Khaeron langkah politik untuk mengajak partai politik (parpol) di luar koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan pada saat ini.

"Saya punya keyakinan bahwa PKS dan PDIP tidak mudah diajak masuk ke dalam koalisi itu," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Jumat (15/3/2024).

Sementara itu untuk Nasdem dan PKB, dikatakan Ray, ia tidak terlalu yakin. Mungkin keduanya bisa bergabung.

"Kemudian untuk PPP kalau diminta untuk bergabung kemungkinan mereka akan bergabung," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Sekjen PBB Sebut Kewenangan Ada di Tangan Prabowo

Kemudian diungkapkannya kalau Demokrat berkenan untuk berbagi. Artinya paling hebat Demokrat dapat satu jatah menteri.

"Kalau tidak ada parpol tambahan mungkin Demokrat akan mendapat 2 menteri," kata Ray.

"Tapi itu baru dalam pandangan Demokrat belum dari pandangan parpol lainnya. Sebetulnya masalah bukan dari luar tapi di dalam apakah partai-partai di dalam siap berbagi. Mengingat dirasa kemenangan (Prabowo-Gibran) mutlak," tegasnya.

Sebelumnya, Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berencana memperbesar koalisi.

Hal itu diungkap Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron.

Baca juga: Mendagri Bantah Pergantian Pj Gubernur Aceh Karena Prabowo-Gibran Kalah di Tanah Serambi

Menurutnya, langkah politik untuk mengajak partai politik (parpol) di luar koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan pada saat ini.

“Saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada, karena bagaimana pun pemerintah yang kuat didukung partai-partai yang besar, oleh kursi yang cukup di parlemen,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun, Herman mengaku tak memahami apakah langkah untuk menggandeng berbagai parpol itu dilakukan untuk menggagalkan dorongan penggunaan hak angket DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tapi, ia menyebutkan bahwa usaha membentuk koalisi besar memang benar adanya.

Pasalnya, untuk menjalankan roda pemerintahan yang optimal dibutuhkan bantuan dari kekuatan berbagai parpol besar di parlemen.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” papar dia.