"Waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak, karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja kementerian/lembaga, postur saja kan masih dalam bentuk range pak. Itu pun masih pembahasan sangat awal," ucapnya.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 di 34 Provinsi-LN: Prabowo-Gibran 58,51 Persen, AMIN 23,61 Persen

Ia pun mengingatkan, tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan. Ia menerangkan perencanaan APBN transisi harus memenuhi etika pemerintahan.

"Kami akan membantu untuk men-design APBN transisi itu dengan etikanya. Ini saya harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus sampaikan ke DPR. Nanti RUU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi, nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," katanya.

"Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa," sambungnya.