Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Selain Ikut Orasi, Duo Anggota DPR PDIP Adian - Masinton Terima Pendemo Hak Angket di Parlemen

Adapun perwakilan massa pendemo diterima tiga politikus PDIP, Aria Bima, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Selain Ikut Orasi, Duo Anggota DPR PDIP Adian - Masinton Terima Pendemo Hak Angket di Parlemen
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
Tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP yakni Aria Bima, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu, menerima perwakilan massa demo pro hak angket kecurangan Pemilu 2024 dalam audiensi di Ruang Fraksi PDIP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDIP DPR RI menerima sejumlah massa aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam. Adapun peserta demo tersebut merupakan pendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Adapun perwakilan massa pendemo diterima tiga politikus PDIP, Aria Bima, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu. Audiensi itu dilakukan di ruang fraksi PDIP di lantai 7, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun audiensi tersebut berlangsung selama dua jam. Di antaranya, perwakilan massa dari Karam Demokrasi Gerakan Kebangsaan dan Aliansi Mahasiswa Jawa Barat.

Selain itu, adapula perwakilan massa dari Banten Bersatu, Gerakan Sipil hingga Eks Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Ahmad Yani.

"Kami mewakili fraksi PDIP karena kehadiran teman teman disini memang perintah daripada fraksi untuk menampung aspirasi dan kami bertiga ditunjuk dari fraksi untuk mendengarkan betul betul keinginan bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang sebelumnya sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi depan gedung DPR," ucap Politikus PDIP, Aria Bima saat menerima perwakilan massa.

Ia menerangkan, hampir semua tuntutan yang disampaikan para pendemo menginginkan adanya pemakaian hak angket. Dalam hal ini, PDIP masih mencermati penting atau tidaknya terkait hak angket.

Berita Rekomendasi

"Kalau kita gulirkan harus bisa dipertanggung jawabkan oleh semuanya. Karena kalangan rohaniawan budyawan telah menyuarakan. Kalangan intelektual kampus dan non kampus juga menyuarakan. Juga kalangan politisi sudah menyuarakan. Sebagian sudah menyuarakan. Tentunya rakyat pun menyuarakan beberapa kali yang terwakili bapak/ibu dan saudara sekalian," katanya.

Baca juga: Once Mekel Dapat Jatah Kursi DPR, Kalahkan Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga

Sementara itu, politikus PDIP, Adian Napitupulu mengatakan pihaknya masih belum bisa berbicara banyak terkait apakah PDIP akan mengajukan hak angket. Nantinya, keputusannya masih menunggu Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak mau ngomong panjang lebar karena di internal fraksi harus tunggu keputusan ketum terkait hal ini. Hak angket itu bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana," katanya.

"Saya disampaikan oleh sekjen bahwa kita harus berhitung, kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbangan filosofinya. Tapi saya mau cerita dikit soal sejarah. Sejarah di mana pengambil keputusan nya masih orang yang sama. Namanya ibu Megawati Soekarnoputri," tutupnya.

Duo Anggota DPR PDIP Ikut Orasi Bareng Pendemo

Sebelum menerima perwakilan massa pendemo pro hak angket kecurangan Pemilu 2024, Adian dan Masinton selaku anggota DPR RI sempat menemui para demonstan yang berunjuk rasa di depan gerbang komplek DPR/MPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (19/3/2024) petang.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU Hari Ini: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Barat, Sisa 3 Provinsi Lagi

Duo anggota DPR dari PDIP itu bahkan naik ke atas mobil komando dan disambut riuh tepuk tangan massa pendemo. Masinton dan Adian berdiri di atas mobil komando bersama Jumhur Hidayat.

"Kami ditugaskan fraksi PDIP untuk menemui teman - teman di depan gedung DPR ini," kata Masinton dari atas mobil komando.

Ia menyatakan apa yang dilakukan oleh massa saat ini adalah bentuk perjuangan politik rakyat. Menurutnya hal ini tak bisa disamakan dengan perjuangan hukum yang nantinya digulirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) lewat pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024). Aksi bakar ban dan menutup ruas jalan protokol mewarnai aksi tersebut untuk mendung hak angket DPR tentang dugaan kecurangan Pemilu. Massa mulai berdatangan sejak siang hari dengan membawa berbagai atribut aksi. Tribunnews/Jeprima
Aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024). Aksi bakar ban dan menutup ruas jalan protokol mewarnai aksi tersebut untuk mendung hak angket DPR tentang dugaan kecurangan Pemilu. Massa mulai berdatangan sejak siang hari dengan membawa berbagai atribut aksi. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Masinton mengungkap bahwa hari ini tak lagi ada pembicaraan soal kubu-kubuan, baik kubu paslon 01 maupun 03. Kata dia, semua sama dan punya satu tujuan yakni memperjuangkan demokrasi yang dirusak oleh dinasti politik.

"Ini adalah kajian perjuangan politik rakyat, perjuangan hukumnya nanti di MK. Kita hari ini tidak lagi bicara 01, 03 tapi bicara tentang perjuangan demokrasi kita," katanya.

"Siapapun yang ingin menolkan demokrasi dan reformasi maka sejatinya dia adalah musuh kita bersama," katanya.

"Tumbangkan dinasti anti demokrasi," lanjut dia.

Baca juga: Ketua MK: Besok Kami Sudah Siap Terima Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024

Sebagai informasi ribuan pendemo dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR menggulirkan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi, di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta pada Selasa (19/3/2024).

Salah satunya datang dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang menyerukan aksi rakyat berdaulat menolak pemilu atau pilpres cacat.

Massa yang didominasi pakaian putih maupun hitam ini mendesak DPR segera menggulirkan Hak Angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas