Pertama Dalam Sejarah PPP Tak Lolos DPR RI, Ini Perjalanan Partai Kakbah 11 Kali Ikut Pemilu
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 ini. Berikut perjalanannya selama 11 kali ikut Pemilu.
Penulis: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 11 kali mengikuti Pemilu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024 ini terancam gagal lolos ke DPR RI.
PPP sejak dari tahun 1977 tak pernah absen menempatkan wakilnya duduk di DPR RI.
Namun, periode DPR RI 2024-2029, kemungkinan perwakilan PPP di Senayan absen.
Hal tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI yang ditetapkan Rabu (20/3/2024).
PPP diketahui hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara sah.
Angka tersebut berada di bawah angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
PPP harus bisa mengupayakan tambahan suara sekitar 195.000 untuk bisa lolos ke DPR RI.
PPP akan mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: PPP dan PSI Gagal ke Senayan, PDI Perjuangan Cetak Hattrick
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan, pengacara senior Soleh Amin akan memimpin tim hukum PPP untuk mengajukan gugatan ke MK.
"PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan. Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," kata Baidowi kepada Tribunnews.com, Rabu (20/3/2024).
Baidowi mengatakan, berdasarkan data internal menunjukkan bahwa PPP sudah melewati angka 4 persen, atau selisih sekitar 200.000 suara.
Baca juga: PPP Tidak Lolos ke Parlemen, Begini Peta Pergeseran Suara Anggota DPR RI di Jawa Timur
"Kepada seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK," ucapnya.
"Dan kami menyampaikan terimakasih atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini," tambahnya.
Awiek mengatakan terjadi pergeseran suara di Papua yang merugikan partainya dalam kontestasi Pemilu 2024.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.