Soal Rencana Hak Angket Pemilu, Ganjar Serahkan Kepada Partai dan DPR
Menurutnya, hal tersebut menarik karena akan terjadi interaksi politik atau political interplay.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Kubu kedua yakni paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Terdapat dua partai pengusung paslon nomor urut 3 yang memiliki kursi di DPR sampai saat ini yaitu PDIP dan PPP.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan pihaknya tak memaksakan fraksi di DPR RI untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan Pemilu 2024 curang.
"Kalau itu enggak perlu target-targetan kalau mau maju, maju saja, (kalau) tidak, tidak saja," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (20/3/2024).
Dia mengatakan komunikasi lintas fraksi di DPR secara non formal memang sudah berjalan.
"Kalau soal komunikasi secara informasi biasanya di DPR selalu jalan, tetapi dalam konteks isu besar pasti antarparpol dan sampai saat ini belum," kata dia.
Said membuka kemungkinan hak angket berujung pada impeachment atau pemakzulan presiden.
Namun pada saat yang sama, kata dia, Joko Widodo (Jokowi) akan menyelesaikan jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober.
"Kami akan berhitung betul seluruh dampak baik positif dan negatifnya akan kami pertimbangkan betul dan related dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat," kata dia.
Senada dengan Said, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus, memastikan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 akan bergulir di DPR RI.
Namun, ia belum bisa memastikan kapan fraksinya secara resmi mengajukan hak angket tersebut.
"Hak angket akan meluncur, tunggu tanggal mainnya," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (20/3/2024).
Ia mengakui fraksinya akan mengajukan hak angket jika sudah ada lampu hijau dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tunggu tanggal mainnya, apa pun itu adalah keputusan ketua umum dan DPP partai bukan individu," kata dia.