TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah menteri aktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap menghadiri panggilan Mahakamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. 

Empat menteri Jokowi, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sebelumnya dipanggil MK untuk hadir pada sidang pada Jumat (5/4/2024) pekan ini. 

Keempatnya dipanggil untuk dimintai keterangan tentang polemik penggelontoran bansos yang disebut-sebut dipolitisasi untuk keperluan salah satu pasangan calon. 

MK diketahui telah mengirimkan surat panggilan untuk keempat menteri tersebut, Selasa (2/4/2024).

Airlangga memastikan dirinya bakal bersikap kooperatif terhadap panggilan itu. 

Dia pun mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK. 

"Insyaallah hadir," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Airlangga mengatakan pemerintah telah memiliki rencana yang jelas tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk untuk dana bansos. 

Hal itu, kata Airlangga, untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani juga mengaku siap untuk menghadiri panggilan MK Itu. 

"Kalau ada undangannya ya Insyaallah kita datang. Kalau ada undangan resmi," ujar Sri Mulyani, di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Susul 4 Menteri, Kapolri, Kepala BIN hingga Megawati Jadi Target Berikutnya Bersaksi di MK?

Hal senada juga diungkapkan oleh Menos Risma. 

Ia memastikan bakal menghadiri sidang di MK jika dirinya sudah menerima undangan panggilan. 

"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, ya saya datang lah," kata Risma saat di Sentra Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).