TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan mengenai pelaksanaan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. 

Muhadjir memang tak menampik bahwa pelaksaan bansos ini kerap dikaitkan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, ia memastikan bahwa pemberian bansos yang dilakukan pemerintah tak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pesta demokrasi. 

Sebab, kata Muhadjir, penyaluran bansos sudah diatur sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. 

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam persidangan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). 

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensingkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir di persidangan, Jumat. 

Muhadjir menegaskan, bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan sekaligus menurunkan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. 

"Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal." 

"Untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas," paparnya. 

Muhadjir menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengejar target untuk menekan angka kemiskinan. 

Ia pun memaparkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya di kisaran 6,5-7,5 persen.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Diberi Waktu Sampaikan Keterangan 20 Menit

Sementara itu, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 ada di 1,12 persen.

"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," jelasnya.