TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se- Tanah Papua menemui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Rumah Jabatan, daerah Widya Chandra, Jakarta, Rabu (29/5/2024). 

Satu di antara aspirasi yang disampaikan kepada Bambang Soesatyo adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Walikota hingga Gubernur dan Wakil Gubernur harus Orang Asli Papua. 

Aspirasi ini disampaikan kepada Bambang agar diteruskan juga kepada Presiden RI, Mendagri, Menko Polhukam, Ketua-ketua Partai Politik hingga KPU RI. 

Ketua Asosiasi MRP se-tanah Papua Agustinus Anggaibak mengatakan, saat ini mereka memikul beban besar aspirasi dari masyarakat di seluruh tanah Papua yang menitipkan pada mereka agar memperjuangkan hak politik 'kesulungan' Orang Asli Papua pada Pilkada serentak November 2024.

"Yang intinya kami menyampaikan aspirasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama MRP se- tanah Papua agar Calon Kepala Daerah di seluruh Papua haruslah Orang Asli Papua. Harus ada keputusan politik untuk ketentuan ini agar berlaku pada Pilkada serentak November 2024," ungkap Agustinus usai menemui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Dia menjelaskan, aspirasi tersebut adalah keinginan terdalam dari seluruh masyarakat di tanah Papua yang saat ini sedang ditunggu-tunggu keputusannya.  

"Jadi kami tadi menitipkan pada Ketua MPR RI agar bisa segera menyampaikan kepada lembaga negara terkait, termasuk Presiden dan juga KPU tentunya, sehingga pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan khusus untuk wilayah Papua itu harus orang asli Papua," tegas Agustinus.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Bicara Pentingnya Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024 di Papua

Pada saat ini lanjutnya masyarakat se-tanah Papua sedang menunggu hasil perjuangan MRP yang sudah sejak lama menjadi harapan masyarakat se-tanah Papua. 

Dalam konteks ini lanjut Agus, MRP diharapkan akan memiliki kewenangan lebih untuk bisa memberikan rekomendasi mengenai keaslian para calon yang maju.

"Jadi nanti KPU harus melibatkan MRP secara aktif untuk hal ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Pokja Agama MRP Provinsi Papua Izak Hikoyabi di depan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak mengada-ada dan sangat beralasan.

Izak selain mengutarakan amanat UU Otsus mengenai afirmasi untuk Orang Asli Papua termasuk di bidang politik, juga mengingatkan bahwasannya Papua sudah memberikan banyak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saatnya Orang Asli Papua meminta agar negara memperhatikan aspirasi mereka pada satu hal ini. 

"Supaya tetap diingat bahwa Papua masuk jadi bagian NKRI ini bukan bawa kosong tetapi membawa dengan segala pengorbanan dan juga kekayaan yang ada untuk menghidupi negara ini. Harap ini dicatat sehingga wajar bahwa hari ini kami meminta pada negara, salah satunya soal ketentuan Para Calon Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harusnya Orang Asli Papua," tukas Izak.

Baca juga: Kisah Mistis Suanggi dari Tanah Papua Bakal Diangkat ke Layar Lebar