TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan disebut bisa batal mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 karena kini tengah ada tawar menawar politik yang berjalan.

NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi sinyal akan mencabut dukungan mereka karena Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga saat ini masih terus merayu pendukung Anies itu untuk bergabung.

Jika NasDem dan PKB mau bergabung, imbalannya adalah mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sikap PKB dan Nasdem, yang siap menarik diri merupakan sinyal adanya tawar menawar politik kuat yang sedang berjalan," ujar Pengamat politik dari UIN Jakarta Zaki Mubarak saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/8/2024).

Keputusan PKB membuka peluang batal mendukung Anies karena melihat resiko politik yang besar.

Apalagi, PKB juga sangat mungkin kehilangan menterinya di kabinet baru jika berada di luar pemerintahan.

Ditambah lagi, sekarang ini sedang berseteru dengan sejumlah politisiNahdlatul Ulama (NU).

"PKB saat ini posisinya rentan untuk kehilangan menterinya di kabinet baru jika berada diluar pemerintahan," kata Zaki.

"Risiko politiknya terlalu besar jika itu terjadi. Apalagi saat ini sedang berseteru dengan sejumlah politisi NU yang siap take over. Tampaknya, situasi semacam itulah yang membuka opsi bagi PKB untuk mengajukan calon lain," kata Zaki.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah mengatakan hal serupa, bahwa Anies bisa saja batal ikut kontestasi Pilkada 2024 karena NasDem dan PKB samar-samar melempar sinyal kmungkinan mencabut dukungan mereka.

"Ya ini menjadi tanda-tanda bahwa Pilkada Jakarta sangat mungkin tanpa Anies Baswedan ya. Kalau PKB dan Nasdem cabut dukungan ke Anies, itu artinya ya sangat mungkin Anies itu tak akan mendapatkan tiket untuk maju," ujar Adi, Jumat (2/8/2024).

Baca juga: Peluang Anies Jadi Cagub di Pilkada Jakarta Dinilai Makin Menipis karena Ridwan Kamil, Kok Bisa?

Menurut Adi, ketika wacana PKB dan Nasdem batal mendukung Anies muncul, itu artinya tawaran yang diberikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat menggiurkan, seperti tawaran jatah kursi menteri tadi.

"Kalau menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran, ini fix dan nyata untuk 5 tahun yang akan datang, PKB dan Nasdem akan jadi bagian dari kekuasaan. Mungkin salah satunya jadi menteri."

"Saya kira itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan yang lain, seperti mengusung Anies Baswedan yang belum tentu akan memberikan faedah elektoral kepada NasDem dan PKB," papar Adi.

"Seberapa kuat KIM, terutama Gerindra? Saya kira memberikan hentakan signifikan tawaran politiknya jauh lebih menggiurkan, dan jauh lebih memberikan angin surga, kalau betul Nasdem dan PKB itu angkat kaki dari Anies," sambungnya.

PKB Tengah Pertimbangkan Tawaran dari KIM

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid sempat mengungkapkan, ada peluang partainya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Hal tersebut, kata Jazilul, dapat terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan KIM pada Pilkada Jakarta. 

Jazilul bahkan mengaku, PKB sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Semua serba mungkin," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," imbuhnya.

Sahroni Sebut NasDem Bisa Batal Dukung Anies karena Hal Ini

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sebelumnya juga menyebut NasDem bisa saja batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024, meskipun sudah mendeklarasikan dukungan.

Kemungkinan tersebut, kata Sahroni, karena politik itu sifatnya dinamis, apalagi waktu pendaftaran calon masih panjang, sekitar satu bulan lagi.

Ditambah lagi, sejauh ini Anies diketahui belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Sahroni, kunci seseorang diusung di Pilkada adalah ketika mereka telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah secara resmi.

Jika masih hanya diberi surat rekomendasi saja, kata Sahroni, hal tersebut masih bisa dibatalkan dan pendafataran calon tak dilanjutkan.

"Belum (surat rekomendasi dari Nasdem ke Anies), belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi, you jangan kecele."

"Rekomendasi bisa saja dikasih, tapi tahu-tahu enggak didaftarin. Bisa dicabut (rekomendasinya), bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke? Yang sudah ditetapin misalnya, belum tentu juga. Yang ditetapin, oke, akan daftar."

"Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi. Tahu-tahu rekomendasi dibatalin, who knows?" tutur Sahroni.

Sahroni kembali mengingatkan,  waktu pendaftaran Pilkada 2024 masih satu bulan lagi, sehingga dinamika politik yang terjadi menjelang pendaftaran calon masih dinamis.

Jadi, menurutnya, keputusan NasDem masih bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu sampai pendaftaran calon ditutup.

Kendati demikian, kata Sahroni, keputusan final nanti ada pada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

"Enggak kan pertimbangannya ada di Ketua Umum, bukan di saya. Tapi semua ketua Umum. Mau lanjut tetap sampai pendaftaran, atau ada yang ganti. Atau ada proses yang lain."

"Tapi yang pasti, teman-teman harus sadari bahwa ini proses dinamika politik sangat dinamis," katanya.

"Jadi, naik turun kadang dia. Dan mudah-mudahan kalau sampe ujung sampai daftar ya," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Igman Ibrahim) (Kompas.com)