Pengamat Nilai PDIP Siap Lawan KIM Plus di Jakarta setelah Putusan MK
PDIP siap melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024 mendatang, pengamat menyebut duet Anies-Ahok kini semakin terbuka lebar.
Penulis: Rifqah
Editor: Febri Prasetyo
DPP PDIP pun menyambut positif putusan MK itu karena berarti partai berlogo banteng tersebut bisa bertarung tanpa perlu berkoalisi.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai putusan MK itu harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi "kotak kosong".
Hal tersebut, menurut Deddy, memberikan dampak positif untuk parpol dan rakyat sendiri.
Rakyat pun bisa lebih mempertimbangkan siapa pemimpin yang pantas karena banyak calon yang diajukan.
"Putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pemilukada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).
"Semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat. Dan itu baik bagi rakyat dan parpol, tetapi buruk bagi oligarki dan elite politik yang antidemokrasi," sambung dia.
Deddy menganggap keputusan MK itu merupakan kabar baik dan menggembirakan karena selama ini ada upaya penguasa dan antek-anteknya yang berusaha memojokkan PDIP.
Karena itu, PDIP tidak bisa mencalonkan di banyak daerah.
"Dengan ini kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti DKI, Jabar, Jatim, Jember, Banten, Papua dan sebagainya," ungkapnya.
Sebagaimana Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora, MK menolak permohonan provisi para pemohon. Namun, Mahkamah mengabulkan bagian pokok permohonan.
"Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Suhartoyo menyatakan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftatkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
