TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyoroti potensi meningkatnya polarisasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Selain polarisasi politik, terdapat pula berbagai potensi penyebaran hoaks hingga penekanan terhadap kebebasan pers.

Hadi mengaku tidaklah mudah dalam mengawal jalannya Pilkada karena terdapat berbagai macam tantangan dalam proses demokrasi tersebut.

“Mengawal Pilkada tidaklah mudah. Kita menghadapi potensi meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers,” ujar Hadi, dilansir Kompas.com, Rabu (4/9/2024).

Kemudian, Hadi menjelaskan mengenai pentingnya kerja sama antara pejabat publik dan media.

Pihaknya meminta agar seluruh pejabat dan pengelola informasi serta komunikasi publik pada instansi pemerintah bekerja sama erat dengan media, baik nasional maupun lokal.

Hal tersebut diperlukan agar dapat memastikan proses Pilkada yang informatif, transparan, dan netral sejalan dengan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus bebas dari keberpihakan politik.

“Saya juga meminta kepada seluruh pejabat dan pengelola informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah agar bekerja sama erat dengan media nasional dan lokal,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan ajakannya kepada seluruh insan pers di Indonesia untuk terus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Selain itu, juga terus berkomitmen pada prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab dalam meliput Pilkada.

Disampaikannya, media nasional yang kredibel memiliki peran krusial sebagai penyeimbang di tengah maraknya disrupsi informasi akibat perkembangan teknologi yang pesat.

Baca juga: Pilkada 2024 Rumit, Menko Polhukam Ingatkan Dua Hal Penting yang Harus Jadi Perhatian

“Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo turut bergerak membangun sinergitas dengan lembaga hingga organisasi masyarakat menjelang Pilkada 2024.

Satu di antaranya dengan menjalin silaturahmi dengan PWNU Jawa Tengah pada Sabtu (31/8/2024) lalu.

Diketahui, langkah tersebut untuk memperkuat sinergitas antara para ulama, warga Nahdliyin dan Polda Jawa Tengah dalam upaya menjaga Kamtibmas sekaligus membangun Jawa Tengah yang lebih baik.

Sinergitas dua arah tersebut disambut positif oleh Ketua PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghoffar Rozin, setelah menerima kunjungan Kapolda di Kantor PWNU Jawa Tengah.

Irjen Ribut menyatakan, tujuan menyambangi PWNU Jateng untuk mempererat silaturahmi dan meminta doa dari para ulama agar Jawa Tengah selalu dalam situasi aman dan kondusif.

"Kunjungan ini adalah silaturahmi, sekaligus memohon doa restu agar Jawa Tengah tetap aman, nyaman, dan kondusif," pungkasnya.

Panglima TNI Klaim Semua Wilayah Miliki Tingkat Kerawanan yang Sama Jelang Pilkada 2024

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, memetakan wilayah kerawanan guna menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Menurut Agus, dinamika pada momen pilkada lebih dinamis dibanding pilpres.

"Memang kalau Pilkada lebih dinamis, saya sudah memetakan dan saya rasa para anggota sudah memetakan wilayah-wilayah mana yang memang rawan," kata Agus, usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Agus tak merinci wilayah mana saja yang menjadi perhatian TNI saat Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

Namun, Agus menganggap semua wilayah memiliki tingkat kerawanan yang sama.

Sehingga, pengamanannya di masing-masing wilayah mesti dilakukan dengan serius.

"Semuanya, semua wilayah dianggap sama ya, supaya kita lebih pengamanannya lebih serius," tandasnya.

(mg/Roby Danisalam)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).