Budi juga menuturkan pemerintah juga sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di antaranya melalui pelibatan TNI dalam melakukan distribusi logistik Pilkada.

"Untuk masalah logistik, yang terakhir dengan bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire pun sudah bisa terlaksana. Artinya semua sudah siap. Dan pemerintah sudah secara all out (sepenuhnya) mendukung kesiapan KPU," ujar Budi Gunawan.

"Kesimpulan rapat hari ini siap untuk pelaksanaan (pemungutan suara) Pilkada Serentak pada 27 November yang akan datang atau lusa," sambungnya.

Ia menjelaskan untuk itu Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180 ribu personel. Sementara itu, TNI telah menggelar 169 ribu personel.

"Semua sudah siap, baik itu deploy maupun kekuatan cadangan," kata dia.

"Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah dipetakan. Dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan termasuk latihan-latihan geladi posko, termasuk juga sispamgota dan sebagainya. Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak," ungkapnya.

Budi Gunawan juga mengatakan pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaran.

Hal itu, lanjut dia, di antaranya terkait distribusi logistik, kertas suara yang rusak, dan juga validasi yang terkait dengam daftar pemilih tetap.

"Termasuk pemetaan di daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi yaitu di Lewotobi Laki-Laki di NTT maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku, banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara," ujarnya.

"Sehingga dengan antisipasi terhadap pemetaan pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi pilkada serentak 2024 akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar," lanjut dia.

Baca juga: Antisipasi Gangguan Pemungutan Suara, Bawaslu Petakan 22 Indikator TPS Rawan

Selain itu, kata Budi Gunawan, KPU dan Bawaslu serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri terus secara intens melakukan kerja sama untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dengan transparan jujur dan adil.

Menurutnya kualitas Pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai tingkat desa .

Terlebih, kata Budi Gunawan, hal itu telah dikuatkan Putusan MK nomor 136 PUU/XII/2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral.

"Oleh karenanya Kemenkopolkam, selaku penanggung jawab Desk Pilkada beserta Mendagri, TNI, dan Polri terus melakukan langkah langkah mengkoordinasikan untuk memastikan stabilitas keamanan dan politik dengan menangani setiap potensi gangguan dan potensi ancaman yang dapat menganggu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024," kata Budi Gunawan.