TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pramono Anung dan Rano Karno tampaknya tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta hasil Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024 yakni pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, tidak melayangkan gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Ridwan Kamil yang jadi sorotan mengemukakan alasannya.

"Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta yang banyak sekali substansi, temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama dan masukan tokoh-tokoh para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif dan simpati kami kepada warga Jakarta yang sudah lelah dengan rentetan pemilu yang panjang, akhirnya pasangan RIDO memutuskan menerima hasil Pilkada Jakarta yang sudah ditetapkan KPUD," kata Ridwan Kamil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

Ridwan Kamil pun mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemimpin Jakarta 2024-2029. 

Lalu apa alasan di balik batalnya rencana gugat Pilkada Jakarta 2024 ke MK? Berikut analisis sejumlah pengamat.

Prabowo Lebih Enjoy Pramono?

Berita Rekomendasi

Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

Meskipun pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip  dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

"Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan," sambungnya.