TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan penyelewengan atau dana siluman APBD DKI Jakarta disinyalir sudah terjadi sejak era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkapkan munculnya dana siluman tersebut lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya sekedar mengisi anggaran tanpa pengawasan.

"Kan dulu nggak pakai e-budgeting. Jadi sejak zaman Foke. Dulu SKPD langsung isi-isi saja. Jadi ini sudah lama," ujar Basuki di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Dinas semacam pariwisata, pemadam kebakaran, makanan dan kesehatan, lanjut Basuki adalah lahan-lahan subur pengisian anggaran siluman.

Pria yang populer disapa Ahok itu mengaku sebenarnya sudah sejak lama berniat melaporkannya dugaan dana siluman Rp 12,1 triliun itu ke KPK. Ahok mengaku butuh waktu untuk menyisir atau menghitung nilai yang yang totalnya mencapai Rp 73 triliun. Untuk mempercepat penghitungan tersebut, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah dibantu Bappeda dan BPKP.

"Barang ini sebenarnya sudah mau kita laporkan eranya Pak Jokowi (kini Presiden RI). Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Dengan e-budgeting tidak bisa diisi SKPD, ini DPRD yang mengisi dan membuatnya. Jadi ini sangat baik kami laporkan," tutur Ahok.