Kesimpangsiuran tersebut yakni belum seluruhnya warga menerima kunci Rusun. Sebab warga korban penggusuran direlokasi ke Rusun Marunda dan Rawa Bebek. Dari 300-an Kepala keluarga baru 100 KK yang menerima kunci.

"Misalnya bahwa kunci Rusun sudah diberikan kepada 300 KK. Padahal yang sudah menerima itu hanya mereka yang ngontrak, dan yang ngontrak itu hanya 100 KK. Justru yang 300 yang masih bertahan, mereka yang memiliki lahan, dan mereka yang mengontrakkan kepada yang 100 orang itu. Itu kan berarti salah," katanya.

Kesimpangsiuran tersebut menurutnya disebabkan tidak adanya dialog antara Pemprov DKI dengan warga. Pemprov hanya melayang pemberitahuan, peringatan, lalu melakukan penggusuran.

Berbeda dengan Kampung Pulo, menurut Rtana, sebelum penggusuran warga diajak berdialog dahulu.

"Tidak ada dialog. Kampung Pulo itu lewat dialog lamanya dua tahun perundingan. Kalau ini tidak ada perundingan sama sekali. Tahu-tahu ada pemberitahuan. Habis pemberitahuan, 10 hari kemudian datang SP (surat peringatan) 1. SP 1 baru ditempuh dua hari sudah dapat SP 2. Jadi sesuka hati, gitu," paparnya.