TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melangsungkan pertemuan dengan Menteri Koordinatoriat bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembicaraan terkait reklamasi di teluk Jakarta. Karena semua keputusan berada di Presiden Joko Widodo.

"Ngobrol politik. Temanlah. Reklamasi bukan urusan kita, urusan Presiden," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, pernyataan Rizal Ramli mengenai penghentian Pulau G tidak perlu ditindaklanjuti. Pasalnya itu hanya pernyataan sepihak tanpa ada landasan.

Kata Ahok, Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak pernah merekomendasikan hal tersebut.

Ahok menjelaskan untuk dapat mencabut Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta maka perlu diadakan Rapat Terbatas yang langsung dipimpin Presiden Jokowi.

"Enggak dikaji ulang kok. Jelas kok perintah presiden kan jelas, apa yang dikeluarkan oleh keppres tidak boleh dicabut, kalau ada kekurangan di lapangan ya mari kita perbaiki, kan jelas perintah presiden. Kalau keppres dicabut apa enggak kontol republik ini," ucapnya

Dia mengaku belum sempat membicarakan masalah Pulau G dengan Presiden Jokowi. Meski kemarin, Kamis (28/7), sempat satu mobil menuju Rapimnas Golkar.

"Enggak cuma bercanda aja udah lama enggak bercanda," kata Ahok.

Untuk diketahui, Ahok melakukan pertemuan dengan Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman. Pertemuan dilakukan pada pukul 12.00 WIB, namun pembicaraan keduanya tidak sampai dengan satu jam.