Ahok Sindir Sandiaga: Dia Ngumpetin Harta di Luar Negeri Kan
Ahok sindir bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno yang menyimpan hartanya di luar Indonesia.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sindir bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno yang menyimpan hartanya di luar Indonesia.
Sandiaga mengajak seluruh calon Gubernur dan calon wakil Gubernur melaporkan hartanya ke negara dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Ahok heran dengan ajakan Sandiaga. Dia merasa tidak perlu mengikuti program pengampunan pajak. Ahok beralasan, sebelum menjabat sebagai gubernur sudah melaporkan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Ahok melaporkan LHKPN setiap tahun. Dia menyebut, LHKPN sudah mencakup seluruh harta kekayaannya. Sehingga tidak perlu melapor tax amnesty.
"Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik selalu menekankan pembuktian terbalik harta pejabat dan semua harta saya dilaporkan di LHKPN," ujar Ahok di Pasar Nangka Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Ahok menyindir Sandiaga yang perlu melaporkan tax amnesty, yang berarti menyimpan hartanya di luar negeri.
"Jadi semua harta saya tidak ada yg disembunyikan di luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya, ngumpetin di luar negeri kan ha-ha," kata Ahok seraya tertawa.
Sementara itu, Sandiaga secara resmi melaporkan semua hartanya ke negara dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak.
Dia berharap cagub dan cawagub DKI Jakarta lainnya mengikuti program pengampunan pajak tersebut.
"Saya mengajak cagub-cawagub DKI untuk mendukung program ini (tax amnesty). Pak Basuki (Ahok) dan lainnya juga, bahwa ini program pemerintah yang harus kita dukung untuk memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Sandiaga di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Sudirman, Jakarta pada Rabu (27/9/2016).
Sandiaga menyampaikan, pada Februari 2017 nanti, akan ada kampanye pilkada yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia.
Untuk itu, dia meminta para cagub dan cawagub untuk melaporkan harta kekayaannya agar dana untuk kampanye bisa diketahui asalnya.